Sekjen PBB Bertemu Presiden Rusia Bahas Krisis Ukraina
MOSKOW, SATUHARAPAN.COM - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Ban Ki-moon, bertemu Presiden Rusia, Vladimir Putin, hari Kamis (20/3) membahas krisis di Ukraina.
Ban bertemu Putin dan berbagi keprihatinan tentang krisis antara Ukraina dan Rusia. Ban mengatakan bahwa krisis ini menimbulkan "risiko besar bagi negara-negara mereka sendiri dan negara lain.”
Ban mengatakan tentang ,"keprihatinan yang sah pada bahwa Rusia dan Presiden Putin, terutama dalam hal perlindungan hak asasi manusia bagi orang-orang berbahasa Rusia dan warga minoritas Rusia di Ukraina."
Sekjen PBB itu menjelaskan pertemuannya dengan Putin untuk membahas krisis di Ukraina sebagai "sangat produktif dan konstruktif."
Moskow dan Kiev berada di ambang konflik yang berkembang setelah penggulingan Presiden Ukraina, Viktor Yanukovych, yang pro Rusia. Sengkete berlanjut atas nasib Crimea yang sebelumnya adalah sebuah republik otonom di dalam Ukraina dengan mayoritas warganya etnis Rusia.
Crimea menandatangani perjanjian reunifikasi dengan Moskow pada hari Selasa (19/3) setelah referendum berlangsung hari Minggu, di mana 96,7 persen pemilih mendukung bergabung dengan Rusia, setelah selama 60 tahun smenjadi bagian dari Ukraina.
"Saya telah menekankan bahwa semua pihak (harus) menahan diri dari setiap tindakan tergesa-gesa atau provokatif yang dapat memperburuk situasi yang sudah sangat tegang dan sangat fluktuatif," kata Ban.
"Jelas bahwa kita berada di persimpangan jalan... Kita harus menggunakan setiap alat diplomatik untuk mengatasi krisis yang memiliki risiko politik dan ekonomi serius," kata Ban. “Sebuah dialog yang jujur ââdan konstruktif antara Kiev dan Moskow sangat penting,” kata dia menambahkan.
"Tentang hal ini, pada saat-saat seperti ini, dan dalam sejarah, bahwa insiden kecildapat dengan cepat menyebabkan situasi berkembang di luar kendali siapa pun," kata Sekjen PBB itu. (ria.ru)
Kremlin: AS Izinkan Ukraina Gunakan Senjata Serang Rusia Mem...
MOSKOW, SATUHARAPAN.COM-Kremlin mengatakan pada hari Senin ( 18/11) bahwa pemerintahan Presiden Amer...