Sekjen PBB Desak Myanmar Akui Kewarganegaraan Muslim Rohingya

PBB, SATUHARAPAN.COM - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Antonio Guterres, mengatakan bahwa sangat penting bagi pemerintah Myanmar untuk segera mengubah kebijakan lamanya dan memberi Muslim Rohingya status kewarganegaraan atau status hukum sehingga mereka dapat menjalani kehidupan normal dan dengan bebas bergerak, mencari pekerjaan, dan mendapatkan pendidikan.

Dalam pernyataannya pada hari Selasa (05/09), Guterres mengutip sejarah lama di Myanmar berupa "diskriminasi, keputusasaan dan kemiskinan yang ekstrem" di Negara bagian Rakhine, dan meminta otoritas sipil dan militer negara tersebut untuk mengakhiri kekerasan saat ini.

"Keluhan dan penderitaan Rohingya yang tidak terselesaikan telah membusuk terlalu lama dan menjadi faktor yang tak terbantahkan dalam destabilisasi regional," dia memperingatkan.

Time menulis bahwa kelompok minoritas Muslim Rohingya di Rakhine menghadapi penganiayaan sistematis selama beberapa dekade di tangan pemerintahan di negara dengan mayoritas penduduk beragama Buddha itu. Mereka menganggap sebagian besar dari warga Rohingya adalah imigran ilegal dari negara tetangga Bangladesh. Junta militer yang memerintah negara tersebut selama bertahun-tahun telah melucuti hak dan kewarganegaraan mereka.

Rohingya menjadi sasaran kekerasan pada tahun 2012 yang menewaskan ratusan orang dan menyebabkan sekitar 140.000 orang - yang sebagian besar beragama Islam - terusir dari rumah mereka ke kamp-kamp pengungsi, di mana banyak orang masih berada dalam kemelaratan. Kekerasan terakhir meledak saat pejuang pemberontak Arakan Rohingya menyerang tentara pemerintah pada 25 Agustus. Tentara Myanmar membalas dengan apa yang mereka sebut "operasi pembersihan" yang bertujuan untuk membasmi gerilyawan dari desa Rohingya.

Guterres mengulangi kecamannya terhadap serangan baru-baru ini oleh gerilyawan Rohingya. Namun dia mengatakan PBB sekarang menerima "laporan kekerasan yang konstan oleh pasukan keamanan Myanmar, termasuk serangan tanpa pandang bulu."

"Hampir 125.000 orang - korban penderitaan dan keputusasaan yang tak tertahankan - telah mencari perlindungan di Bangladesh," kata Guterres, dan banyak orang kehilangan nyawa mereka untuk melarikan diri dari kekerasan tersebut. Dia memperingatkan bahwa "ini akan meningkatkan radikalisasi lebih lanjut."

"Pihak berwenang di Myanmar harus mengambil tindakan tegas untuk mengakhiri lingkaran setan kekerasan ini dan untuk memberikan keamanan dan bantuan kepada semua pihak yang membutuhkan," katanya.

"Sangat penting untuk memberi orang-orang Muslim di negara Rakhine  kewarganegaraan atau, setidaknya untuk saat ini, status hukum" yang akan memungkinkan mereka memiliki kehidupan normal, termasuk kebebasan bergerak dan akses ke pasar kerja, pendidikan dan layanan kesehatan," Kata Guterres.

Sehari sebelum pecahnya kekerasan, sebuah komisi yang dipimpin oleh mantan sekretaris jenderal PBB Kofi Annan merekomendasikan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial untuk melawan kekerasan mematikan antara umat Buddha dan Muslim di negara bagian Rakhine.

Komisi tersebut mendesak pemerintah, yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, untuk bertindak cepat dan tegas, bahkan dalam menghadapi oposisi publik, dan mengatakan bahwa situasinya semakin genting. Sementara Suu Kyi, yang membentuk komisi tersebut, justru berpandangan lain tentang situasi orang-orang Rohingya.

Guterres mencatat bahwa pemerintah telah memberi isyarat untuk menerima rekomendasi komisi tersebut dan mengatakan bahwa rekomendasi itu harus sepenuhnya dilaksanakan. Ketika ditanya apakah dia kecewa dengan Suu Kyi, sekjen PBB tersebut mengatakan: "Ini bukan masalah untuk dikecewakan. Saya memahami kompleksitas dari situasi di Myanmar, kami menginginkan Myanmar yang demokratis, tapi kami juga menginginkan Myanmar dimana penduduk Rohingya akan melihat hak mereka sepenuhnya dihormati."

Editor : Eben E. Siadari