Sekjen PBB Mencaci India Atas Catatan Pelanggaran HAM

MUMBAI, SATUHARAPAN.COM-Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Antonio Guterres, mencaci India selama kunjungan hari Rabu (19/10) atas catatan hak asasi manusianya, yang menurut para kritikus telah mengalami kemunduran di bawah Perdana Menteri nasionalis Hindu Narendra Modi.

Sejak Modi berkuasa pada 2014 di negara berpenduduk 1,4 miliar yang mayoritas Hindu itu, para pegiat mengatakan penganiayaan dan ujaran kebencian telah meningkat terhadap minoritas agama, terutama untuk minoritas Muslim India yang berpenduduk 200 juta jiwa.

Ini terutama terjadi di Kashmir yang dikelola India sejak pemerintah Modi pada 2019 memberlakukan aturan langsung di wilayah mayoritas Muslim yang bergolak di mana ia menempatkan setengah juta tentara, kata para aktivis.

Tekanan juga meningkat terhadap kritikus dan jurnalis pemerintah, khususnya reporter perempuan, beberapa telah mengalami kampanye pelecehan online tanpa henti termasuk ancaman kematian dan pemerkosaan.

“Sebagai anggota terpilih dari Dewan Hak Asasi Manusia, India memiliki tanggung jawab untuk membentuk hak asasi manusia global, dan untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak semua individu, termasuk anggota komunitas minoritas,” kata Guterres dalam pidatonya di Mumbai.

Meskipun dia memuji pencapaian India 75 tahun setelah meninggalkan kekuasaan Inggris, Guterres juga dengan tegas mengatakan bahwa pemahaman bahwa "keragaman adalah kekayaan... bukanlah jaminan".

“Itu harus dipelihara, diperkuat dan diperbarui setiap hari,” katanya. Mengutip pahlawan kemerdekaan India, Mahatma Gandhi, dan perdana menteri pertama India Jawaharlal Nehru, keduanya telah menjadi tokoh kebencian bagi sebagian orang di Partai Bharatiya Janata pimpinan Modi, Guterres mengatakan nilai-nilai mereka perlu dijaga dengan "mengutuk pidato kebencian dengan tegas".

India harus melakukan ini “dengan melindungi hak dan kebebasan jurnalis, aktivis hak asasi manusia, mahasiswa dan akademisi. Dan dengan memastikan kelanjutan independensi peradilan India,” katanya.

“Suara India di panggung global hanya dapat memperoleh otoritas dan kredibilitas dari komitmen kuat terhadap inklusivitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di dalam negeri,” katanya, seraya menambahkan bahwa “lebih banyak yang harus dilakukan untuk memajukan kesetaraan jender dan hak-hak perempuan”.

“Saya mendesak orang India untuk waspada dan meningkatkan investasi Anda dalam komunitas dan masyarakat yang inklusif, pluralistik, beragam,” kata Guterres.

Pada bulan Februari, para pakar hak asasi PBB menyerukan diakhirinya serangan online “misoginis dan sektarian” terhadap seorang perempuan jurnalis Muslim yang merupakan kritikus sengit terhadap Modi.

Kelompok hak media Reporters Without Borders (RSF) menempatkan India di peringkat 142, rendah dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia, mengatakan bahwa di bawah perdana menteri, "tekanan telah meningkat pada media untuk mengikuti garis pemerintah nasionalis Hindu". (AFP)

Editor : Sabar Subekti