Seknas Jokowi Serukan Elit Politik Tidak Ingkari Popularitas Jokowi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Sekretariat Nasional Joko Widodo (Seknas Jokowi) berpandangan bahwa hasil survei yang menempatkan Gubernur DKI Jakarta Jokowi pada posisi puncak hanya menambah bukti bahwa Jokowi memang nyata ada di hati dan pikiran rakyat. Kalau ada pihak yang tidak percaya pada hasil survei juga tidak akan mengurangi bobot survei itu sendiri. Kecuali ada hasil survei lain dengan hasil berbeda. Demikian siaran pers Seknas Jokowi pada hari Senin (27/1).

Survei merupakan hasil suatu kerja ilmiah. Respon terhadap hasil suatu kerja ilmiah yang tidak didasarkan pada kerja-kerja ilmiah merupakan respon politik.  Respon politik didasarkan pada subyektivitas politik.

Survei berguna untuk mengetahui konstelasi suara rakyat pada Pemilu 2014. Sepanjang sruvei dilakukan dengan benar dan penuh disiplin ilmiah merupakan hal yang perlu direspon dengan positif. Apa pun itu hasilnya. Kerja ilmiah akan selalu menghasilkan kebenaran ilmiah bukan kebenaran politik atau kebenaran lainnya. Sepanjang tidak ada kerja-kerja yang lain maka hasil suatu survei dapat dikatakan merupakan cerminan atau wakil dari realitas.

Karena itu elit politik yang mengingkari atau menyangkal hasil survei sebagai hasil kerja ilmiah merupakan cerminan subyektivitas politik. Hal itu hanya akan menunjukan bahwa elite itu sungguh tidak mengenal atau tidak dekat dengan rakyat. Karena itu menjadi sangat wajar jika elite cenderung tidak didukung rakyat, atau rakyat menjauh dari elite. Kendati elit berusaha keras merayu rakyat dengan pelbagai cara, termasuk dengan menggunakan metode marketing yang hebat.

Seruan Seknas Jokowi

Seknas Jokowi dalam pernyataan sikapnya menyatakan supaya seluruh masyarakat, warga bangsa, dan kekuatan-kekuatan civil society bergotong royong mendukung Jokowi. Sekaligus mengawal dan mengontrol kepemimpinan Jokowi agar benar-benar mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan.

Seknas Jokowi juga mengharapkan elite politik untuk kembali kepada substansi ajaran demokrasi. Yaitu menjadikan rakyat sebagai subyek politik negara dan dengan demikian gerak politik hendaknya sesuai keinginan atau aspirasi rakyat. Pengingkaran terhadap potensi Jokowi merupakanbentuk sikap tidak mengakui atau menyangkal aspirasi rakyat. Bagi Seknas Jokowi, membuka ruang kesempatan pada Jokowi adalah sikap yang kongruen dengan kehendak rakyat sebagai inti demokrasi.

Seknas Jokowi juga mendesak pengumuman segera Jokowi sebagai calon Presiden untuk memberikan kepastian politik.

Editor : Bayu Probo