Sekum Dewan Gereja Dunia Prihatin UU Baru Israel

JENEWA, SATUHARAPAN.COM – Ikut mendukung suara gereja-gereja di Palestina dan Israel, Sekretaris Umum (Sekum) Dewan Gereja Dunia (World Council of Churches/WCC), Pdt Dr Sekjen Olav Fykse Tveit menyatakan “keprihatinan mendalam” tentang undang-undang yang baru saja disahkan Knesset atau parlemen Israel.

Hukum disahkan oleh Knesset pada 24 Februari akan menentukan status orang-orang Kristen Arab Palestina di negara Israel. Pejabat tinggi Gereja Katolik di Tanah Suci telah mengatakan bahwa undang-undang ini “membedakan antara warga Palestina Kristen dan Muslim. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa Orang Palestina Kristen Palestina adalah orang Kristen dan bukan warga Palestina”.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Selasa(18/3), Tveit menyerukan “pemerintah Israel untuk menarik UU ini untuk menghentikan ketidakadilan terhadap warga Kristen Israel”.

Dia mendorong gereja-gereja anggota WCC untuk “mengangkat masalah ini dengan perwakilan Israel dan dengan pemerintah mereka sendiri”, mendesak penarikan undang-undang ini.

Tveit mengatakan bahwa UU ini menetapkan “perbedaan legislatif antara warga asli Arab Palestina Kristen dan Arab Palestina Muslim, keduanya adalah warga negara Israel”. Perbedaan ini, ia menegaskan, “tidak dapat diterima karena mencabut seluruh masyarakat dari identitas budaya mereka”.

Tveit menambahkan bahwa “Knesset telah melanggar segala perbedaan yang tepat antara negara dan otoritas keagamaan dengan berusaha menentukan sifat dan karakter komunitas Kristen di Israel yang bertentangan dengan keinginan mereka sendiri dan pemahaman diri”.

Peringatan dari implikasi negatif dari undang-undang ini, Tveit mengatakan bahwa “daripada menciptakan perpecahan di antara masyarakat, Knesset harus membuka jalan bagi hambatan yang membagi orang menurut etnis dan agama.”

Tveit menggemakan pernyataan kepala Gereja Katolik di Israel yang menekankan bahwa “itu bukan hak atau kewajiban otoritas sipil Israel untuk memberi tahu kami siapa kami”.

Para pemimpin Gereja Katolik telah menyebut UU ini bagian dari kampanye yang ditujukan untuk mengatur warga Palestina Kristen ke dalam militer Israel. “Kampanye ini jelas memiliki sebagai tujuan untuk memisahkan warga Kristen dari rekan-rekan Muslim mereka. Namun, sama-sama berbahaya karena akan memisahkan orang Kristen di antara mereka sendiri,” kata mereka.

WCC telah lama menegaskan hak masyarakat agama untuk mendefinisikan diri mereka, mengutuk manipulasi identitas agama untuk keuntungan politik. (oikoumene.org)

Editor : Bayu Probo