Sekutu Bekukan US$ 330 Miliar Aset Oligarki Rusia

WASHINGTON DCD, SATUHARAPAN.COM-Satuan tugas sanksi dari sekutu terkemuka Ukraina telah membekukan lebih dari US$ 330 miliar sumber daya keuangan yang dimiliki oleh elite Rusia dan bank sentral sejak pasukan Moskow menyerbu Ukraina, kelompok itu mengumumkan hari Rabu (29/6).

Satuan Tugas Elite, Proksi, dan Oligarki Rusia (REPO) mengatakan dalam sebuah pernyataan bersama bahwa mereka telah memblokir US$30 miliar aset oligarki dan pejabat Rusia, dan melumpuhkan US$300 miliar yang dimiliki oleh bank sentral Rusia.

Mereka juga telah menahan setidaknya lima kapal pesiar mewah dan real estate mewah yang dimiliki oleh miliarder negara itu.

"Bersama-sama, kami akan memastikan bahwa sanksi kami terus membebani Rusia atas agresi yang tidak beralasan dan berkelanjutan di Ukraina," kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat.

REPO dibentuk pada 17 Maret, tiga pekan setelah invasi ke Ukraina, untuk meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Moskow dengan harapan membuat Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengakhiri perang.

Anggotanya termasuk pejabat tinggi keuangan dan keadilan Amerika Serikat, Australia, Prancis, Kanada, Jerman, Jepang, Italia, Inggris, dan Komisi Eropa.

Mereka terus bergerak untuk menguasai perkebunan mewah dan mega-yacht milik miliarder Rusia yang diketahui memiliki hubungan dengan Putin.

Tetapi mereka juga telah bekerja untuk mengisolasi Moskow dalam sistem keuangan global, mempersulit Kremlin untuk menggunakan uangnya di pasar global.

Mereka telah membatasi kemampuan Moskow untuk memperoleh teknologi canggih.

Pada hari Minggu (26/6), Inggris, Kanada, Jepang dan Amerika Serikat bersama-sama mengumumkan bahwa mereka akan melarang pembelian emas dari Rusia untuk mencegah negara dan para taipannya menggunakan logam tersebut untuk menghindari sanksi.

REPO memperingatkan akan terus mengejar aset Rusia yang kaya dan berkuasa. “Pekerjaan REPO belum selesai,” kata mereka. “Kami terus meningkatkan biaya perang Rusia.” (AFP)

Editor : Sabar Subekti