Selama Cuti Kampanye, Ahok-Djarot Tetap Pantau APBD

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Tak ingin ada penyimpangan dan kebocoran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, menyatakan akan tetap memantau hal tersebut selama cuti masa kampanye.

“Kan sistem sudah jalan. Kami tinggal mengecek saja melalui e-goverment, e-planning, dan e-catalog. Kami bisa tetap memonitor bagaimana keputusan APBD 2016. Kami ingin memastikan penyerapan anggaran maksimal, yakni paling tidak 90 persen. Jangan sampai ada penyimpangan dan kebocoran, terutama setelah kontrak selesai hingga tutup buku,” ujar Djarot, hari Kamis (22/9), di Balai Kota DKI Jakarta.

Djarot bersama Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), secara resmi telah mendaftar sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI pada hari Rabu (21/9).

Keduanya telah mengantongi dukungan dari empat partai politik, salah satunya ialah dari partai pemilik kursi terbanyak di DPRD DKI Jakarta, PDIP. Oleh karena itu, keduanya diharuskan mengambil cuti kampanye di tengah kesibukan Pemprov DKI Jakarta mengatur APBD DKI 2016. Melihat hal itu, Djarot mengaku tak ingin ada vacuum of power selama masa cuti kampanyenya.

“Prinsipnya adalah jangan sampai ada kekosongan jabatan. Itu harus segera dirancang oleh Kemendagri akan menugaskan pejabat siapa,” katanya.

Djarot tak merasa keberatan mengambil cuti selama masa kampanye. Hanya saja, ia melihat waktu kampanye yang begitu panjang dinilai akan berdampak tidak baik bagi warga Jakarta.

“Kalau saya pribadi, cuti it's okay lah, tapi jangan terus menerus. Dulu kan enggak, waktu kampanye saja. Kami ini masa jabatannya sampai 15 Desember 2016, itu berarti pejabatnya masih ada sampai di situ. Nah untuk bisa memastikan itu, kita tunggu kepastiannya seperti apa,” ujar dia.

Djarot hanya menyayangkan anggapan yang mengkhawatirkan petahana akan menggunakan fasilitas negara untuk disalahgunakan menjadi black campaign.

“Kenapa sih kok mikirnya ke sana? Kami kan benar-benar ingin komitmen pelayanan ke masyarakat bisa maksimal. Program-program strategis berjalan seperti rencana, seperti KJP, BPJS, penanganan banjir, sampah, MRT, rumah susun, dan PPSU. Semua harus dijamin bisa berjalan terus,” katanya.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja