Senat Menolak RUU DPR, PNS Amerika Serikat Terancam Dirumahkan

WASHINGTON DC, SATUHARAPAN.COM –Senat menolak rancangan undang-undang (RUU) anggaran belanja versi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS). UU ini mengatur ribuan anggaran rutin pemerintah federal yang akan berakhir Senin (30/9) tengah malam. Kongres AS harus mencapai kompromi agar menghindari penghentian sementara operasi pemerintah. Pegawai negeri sipil (PNS) AS bakal dirumahkan jika tidak tercapai kesepakatan.

Namun, RUU ini menunda bagian penting dari UU asuransi kesehatan yang ditandatangani Presiden Obama. Amerika Serikat. Senat dikuasai partai pendukung presiden Barack Obama, Demokrat. Penolakan Senat ini baru terjadi lagi setelah 17 tahun terakhir.

Pembahasan Berlangsung Alot

Selama seminggu terakhir, pembahasan anggaran antara Partai Demokrat dan Republik berlangsung alot, Amerika Serikat bisa terjungkal di jurang fiskal. Obamacare—Undang-undang tunjangan kesehatan dan asuransi kesehatan— termasuk isu yang menjadi batu sandungan di Kongres.

Selasa ini, 1 Oktober adalah berakhirnya tahun anggaran di Amerika Serikat. Jika kongres yang tengah dirundung perpecahan, gagal menyepakati anggaran baru, pemerintah harus menutup fasilitas publik, kementerian dan merumahkan ribuan pegawai negeri. Pemerintah membutuhkan ruang gerak finansial yang lebih leluasa untuk menghindari pailit, yaitu kenaikan batas utang dari yang ada saat ini, sebesar 16,7 triliun US Dollar (Rp 193 ribu triliun).

Hubungan pemerintah dan oposisi di Kongres sedang memburuk. Sebab, Partai Republik membuat manuver untuk meloloskan tuntutan mereka, yaitu undang-undang anggaran menyertakan pemotongan besar-besaran pada program reformasi kesehatan "Obamacare". Bagi Presiden Obama dan Partai Demokrat, tuntutan tersebut tentu saja tidak masuk akal. Sebab, rancangan undang-undang ini mensyaratkan Obamacare ditunda setahun.

Jumat (27/9) Senat AS mengesahkan anggaran transisi yang berlaku sampai 15 November. Rancangan tersebut harus lebih dahulu mendapat persetujuan Kongres. Menurut jurubicara kongres, John Boehner, berasal dari partai Republik, rancangan anggaran transisi tidak akan lolos dari Kongres.

Jika tidak tercapai persetujuan selambat-lambatnya 17 Oktober, Amerika Serikat dapat menunggak pembayaran utang, untuk pertama kalinya dalam sejarah.

Harga Minyak Anjlok

Harga minyak di pasar Asia turun seiring kebuntuan pengesahan anggaran operasional Amerika Serikat yang mengancam penutupan beberapa sektor ekonomi.

Kontrak utama New York, minyak mentah West Texas Intermediate untuk pengiriman November turun US$ 1,16 ( Rp 13.329) menjadi US$ 101,71 (Rp 1,17 juta) per barrel di perdagangan pagi. Minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman November turun 82 sen menjadi US$ 107,81 (Rp 1,24 juta).

Minyak mentah mengalami penurunan di sebagian besar pasar ekuitas Asia, setelah DPR menyetujui RUU partai Republik yang berusaha menunda Obamacare.

Jika batas pengeluaran tidak dinaikkan, Washington tidak akan mampu untuk melakukan kewajiban utangnya dan akan kembali gagal melunasi utang. Kebuntuan serupa pernah terjadi pada 2011 yang mendorong pasar global ke dalam kekacauan dan menyebabkan penurunan peringkat utang AAA negara oleh Standard & Poor.

Dampak Bagi Indonesia

Kepada satuharapan.com, analis pasar modal, Desmon Silitonga mengatakan kebuntuan pembahasan rancangan anggaran Amerika Serikat ini tentu saja berdampak bagi Indonesia. Menurut Desmon, “Dana-dana asing yang ada di pasar saham bisa ditarik. Kalau ditarik, akan dikonversi ke dollar.” Akibatnya, permintaan dollar meningkat dan membuat rupiah makin melemah.

Nilai dollar meningkat, mendongkrak harga-harga barang elektronik, juga bahan pangan seperti gandum, daging, dan bahan pokok lainnya. “Ini akan menurunkan daya beli masyarakat karena harga kebutuhan tersebut naik,” katanya. Analis dari PT Millenium Danatama Indonesia ini juga mengkritik ketergantungan Indonesia terhadap produk impor.

Setelah penolakan rancangan undang-undang versi DPR AS oleh Senat, Desmon berkata singkat, “Harga saham bisa turun dan tren dollar masih naik.”  (washingtonpost.com/bbc.co.uk/voa/dw.de)