Senator Harap Reklamasi dan Penggusuran Jadi Bahasan Debat

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Senator DKI Jakarta Fahira Idris berharap rangkaian debat yang akan digelar oleh KPUD DKI Jakarta menghadirkan tema-tema yang spesifik, fokus dan kekinian terutama terkait persoalan yang dihadapi warga Jakarta maupun yang dihadapi Jakarta sebagai sebuah kota besar.

Menurut Fahira tema dan kemasan debat yang menarik, selain akan membantu warga Jakarta memutuskan calon mana yang layak memimpin Jakarta juga dipastikan akan meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada DKI Jakarta yang akan berlangsung pada 15 Februari 2017.

“Debat harus jadi alat marketing KPU Jakarta untuk tingkatkan partisipasi pemilih. Makanya bahasan debat harus menarik dan mampu mengurai isu atau persoalan yang saat ini benar-benar dihadapi warga Jakarta. Masa depan proyek reklamasi yang kontroversial sampai kebijakan calon soal penggusuran harus terpapar dalam debat. Ini penting karena kedua isu ini berkaitan langsung dengan hajat hidup warga Jakarta,” kata Fahira Idris dalam siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta, hari Jumat (13/1).

Warga terutama nelayan dan warga lain yang terdampak reklamasi, kata Fahira, perlu tahu sikap tegas para calon terhadap proyek kontroversial ini. Selain menabrak berbagai aturan, berpotensi merusak lingkungan, menghancurkan ekosistem di Kepulauan Seribu, mengancam identitas dan eksistensi nelayan Jakarta, diyakini bakal membuat Jakarta mengalami banjir skala luas, serta dianggap hanya untuk memuaskan hasrat para pengusaha properti, bahkan dianggap sebagai pengingkaran terhadap konsep poros miritim. Saat ini kasus korupsi proyek reklamasi Teluk Jakarta, oleh KPK dianggap masuk kategori grand corruption.

“Dalam sejarah Jakarta, proyek reklamasi ini dapat dikatakan sebagai kebijakan paling kontroversial. Publik berhak tahu apa alasan logis jika masih ada calon yang ngotot melanjutkannya dan alasan rasional jika ada calon yang hendak menghentikannya. Dampak dari proyek reklamasi bersentuhan langsung dengan kehidupan warga Jakarta, jadi harus dibahas dalam debat,” kata Wakil Ketua Komite III DPD ini.

Soal penggusuran juga tidak kalah penting dibahas dalam debat. Saat ini warga DKI Jakarta terpecah pendapatnya soal maraknya penggusuran dalam dua tahun terakhir. Debat Publik Pilkada DKI Jakarta ini menjadi momentum bagi para calon memaparkan pendapatnya soal penggusuran. Apakah para calon punya alternatif lain selain menggusur atau kebijakan penggusuran menjadi satu-satunya pilihan. Kemenangan warga bukit duri di PTUN, lanjut Fahira, menunjukkan kebijakan penggusuran di Jakarta masih dilakukan secara serampangan, melanggar hukum, dan tidak manusiawi.

“Bagaimana bisa, tanah yang sah dimiliki warga secara turun temurun digusur dan diambil alih secara paksa atas nama kepentingan publik. Kalau ini terjadi di negara otoriter kita bisa maklumi, tapi ini terjadi di Indonesia yang katanya rakyat memegang kedaulatan. Warga Jakarta perlu tahu sikap para calon soal penggusuran, karena ini bukan hanya soal tanah tetapi juga soal paling dasar dan prinsip yaitu bagaimana memanusiakan manusia,” kata dia.

Oleh karena itu, Fahira berharap, Debat Publik Pilkada Jakarta yang rencananya digelar tiga kali yaitu pada tanggal 13 Januari, 27 Januari dan 10 Februari 2017 harus benar-benar mampu menjadi panggung yang efektif bagi para calon menawarkan gagasannya dan menjadi medium bagi rakyat untuk menilai kapasitas para calon untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi warga Jakarta.

“Dari berbagai survei terkait Pilkada Jakarta, jumlah pemilih yang belum menetapkan pilihannya atau undecided voter masih sangat besar yaitu mencapi 30 persen dari jumlah pemilih Jakarta yang diperkirakan menembus tujuh juta pemilih lebih. Kalau format dan temanya tepat, saya yakin debat publik ini bisa menjadi pendongkrak tingkat partisipasi pemilih Jakarta yang selama ini persentasenya biasa-biasa saja,” kata dia.

Sebagai informasi, dari pengalaman gelaran baik pemilu maupun pilkada di Jakarta, tingkat partisipasi pemilih di Ibu Kota tidaklah mengembirakan. Pada Pilkada 2012 lalu di mana pasangan Jokowi-Ahok terpilih, tingkat partisipasi pemilih berkutat di angka 64,6 persen (putaran pertama) dan hanya naik dua poin (66,8 persen) pada putaran kedua. Sementara pada Pemilu Legislatif 2014, partisipasi pemilih hanya 68,6 persen.

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum