Seorang Demonstran Ditembak, Protes Kudeta Myanmar Makin Luas di Hari Kelima

YANGON, SATUHARAPAN.COM-Para pengunjuk rasa turun ke jalan-jalan di Myanmar untuk hari kelima pada hari Rabu (10/2), dan mereka bersumpah untuk terus melakukan demonstrasi menentang kudeta militer pekan lalu, bahkan setelah seorang perempuan ditembak dan terluka parah dalam bentrokan hari sebelumnya.

Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengecam penggunaan kekerasan pada hari Selasa terhadap para pengunjuk rasa yang menentang kudeta 1 Februari dan menuntut pembebasan pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi, dan pemimpin lain dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

"Kami tidak bisa tinggal diam," kata pemimpin pemuda, Esther Ze Naw, kepada Reuters. "Jika ada pertumpahan darah selama protes damai kita, maka akan ada lebih banyak, jika kita membiarkan mereka mengambil alih negara."

Ribuan orang bergabung dalam demonstrasi di kota utama Yangon. Di ibu kota, Naypyitaw, ratusan pegawai pemerintah berbaris untuk mendukung kampanye pembangkangan sipil yang terus berkembang.

Sekelompok polisi di negara bagian Kayah di timur bergabung dengan pengunjuk rasa dan berbaris dengan seragam dan tanda bertuliskan "Kami tidak ingin kediktatoran", menurut gambar yang dipublikasikan di media.

Tidak ada laporan kekerasan pada hari Rabu tetapi tentara mengambil alih sebuah klinik yang telah merawat pengunjuk rasa yang terluka di Naypyitaw pada hari Selasa, kata seorang dokter di sana.

Dokter lain mengatakan seorang pengunjuk rasa perempuan diperkirakan meninggal karena luka tembak di kepala yang dideritanya selama konfrontasi pada hari Selasa dengan polisi di Naypyitaw.

Sementara itu, militer telah memberlakukan pembatasan pertemuan dan jam malam di kota-kota terbesar.

Meninjau Banruan

Departemen Luar Negeri AS mengatakan sedang meninjau bantuan ke Myanmar untuk memastikan mereka yang bertanggung jawab atas kudeta menghadapi "konsekuensi yang signifikan".

"Kami mengulangi seruan kami kepada militer untuk melepaskan kekuasaan, memulihkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis, membebaskan mereka yang ditahan dan mencabut semua pembatasan telekomunikasi dan menahan diri dari kekerasan," kata juru bicara, Ned Price, di Washington.

PBB meminta pasukan keamanan Myanmar untuk menghormati hak orang untuk melakukan protes secara damai. "Penggunaan kekuatan yang tidak proporsional terhadap para demonstran tidak dapat diterima," kata Ola Almgren, perwakilan PBB di Myanmar.

“Negara secara geo-strategis terlalu penting untuk terjadi. AS dan negara Barat lainnya akan memberikan sanksi (pada Mynamar), tapi kudeta ini dan konsekuensinya akan menjadi cerita Asia, bukan cerita Barat, ” kata Avinash Paliwal, dosen senior hubungan internasional di Sekolah Studi Oriental dan Afrika Universitas London.

Dia mengatakan Myanmar tidak akan terisolasi sekarang seperti di masa lalu, karena China, India, dan tetangga Asia Tenggara, serta Jepang tidak mungkin memutuskan hubungan. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti