Serangan Politik Ke Jokowi Sistematis

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Muradi, berpendapat serangan-serangan politik yang dilakukan untuk menjatuhkan nama baik calon presiden Joko Widodo dalam Pemilu Presiden 2014 merupakan serangan `by design` dan sistematis.

"Ada `tangan-tangan berkuasa` yang dengan pelbagai cara berusaha menjatuhkan nama baik Jokowi," kata Muradi yang juga sebagai Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Unpad, di Jakarta, Rabu (18/6).

Muradi mengatakan, dua usaha nyata menjegal Jokowi menjadi presiden, di antaranya dugaan pengerahan tentara Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk menghasut masyarakat Indonesia supaya memilih Prabowo Subianto pada 9 Juli mendatang.

  Contoh nyata lainnya dari upaya untuk mendelegitimasi Jokowi adalah penyebaran isu SARA melalui Tabloid Obor Rakyat di pondok-pondok pesantren, yang seluruh isinya berisi fitnah terhadap Jokowi.

"Ini by design dan dikondisikan. Pengkondisian yang sistematis," katanya.

Muradi mengatakan, korupsi dan SARA merupakan dua isu yang biasa digunakan dalam arena politik untuk mendelegitimasi seorang tokoh besar seperti Jokowi. Dua isu tersebut, lanjut Muradi, terus diarahkan kepada Jokowi sejak dideklarasikan menjadi kandidat presiden.

Salah satu serangan politik yang terus dikembangkan di masyarakat adalah mengaitkan Jokowi dalam kasus Transjakarta. Yang terbaru, kata Muradi, beredarnya fotokopi yang seolah transkrip percakapan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Jaksa Agung Basrief Arief yang isinya seolah-olah meminta agar Jokowi tidak dikaitkan dalam kasus Transjakarta.

Pimpinan Kejaksaan Agung sudah membantah adanya percakapan antara Basrief dengan Megawati. Demikian juga pimpinan KPK yang telah membantah mengenai hal itu. Transkrip percakapan Megawati dengan Basrief dilaporkan oleh Faizal Assegaf ke kejaksaan tanpa mengklarifikasi itu asli atau skenario untuk menyerang Jokowi.

"Beredarnya transkrip percakapan itu, tanpa rekaman, semakin menguatkan adanya upaya sistematis untuk mendelegitimasi Jokowi melalui kasus Transjakarta," kata Muradi. 

Selain itu, kata Muradi, kampanye hitam yang juga sedang dilancarkan adalah mengembuskan isu bahwa internal PDIP tidak solid mendukung Jokowi.

Muradi mengatakan, isu SARA juga sedang dilancarkan di Jakarta, selain fitnah yang beredar melalui Tabloid Obor Rakyat bahwa Jokowi beragama Kristen. Tujuan menyebar isu SARA di Jakarta, agar pemilih Jakarta yang pada pemilu legislatif lalu dimenangkan PDIP mengalihkan dukungan mereka ke Prabowo.

"Misalnya, saat ini sedang kencang diwacanakan, Ahok (Basuki Tjahja Purnama, wakil gubernur DKI Jakarta, yang beragama Kristen bakal berkuasa kalau Jokowi jadi presiden. Padahal Jakarta pernah punya gubernur nonmuslim, yaitu Henk Ngantung," ujar Muradi.

Ia mengatakan, upaya mendelegitimasi Jokowi dikendalikan dan diarahkan oleh pihak-pihak yang tidak tampak di permukaan, namun secara kasat mata orang merasakan. (Ant)