Serapan APBD DKI Jakarta Baru 8 Persen

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Andi Baso Mappapoleonro mengatakan, serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2014 baru mencapai 8 persen karena sejumlah program baru memasuki rencana umum. 

Andi menjelaskan, sejumlah program baru rencana umum saja dengan memasukkan usulan projek ke Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Daerah (ULPD) DKI Jakarta sehingga belum bisa masuk dalam pengerjaan fisik. 

“Program-program prioritas seperti perumahan, pembangunan dan perbaikan taman, pengerukan Waduk Marunda, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), masih diusulkan ke ULPD jadi belum masuk ke pengerjaan fisik,” kata Andi, saat ditemui wartawan di Kantor Bappeda, Balai Kota, Selasa (15/4).

Selain itu rendahnya serapan anggaran disebabkan karena pengesahan APBD baru dilaksanakan bulan Februari dan anggarannya baru turun pada akhir Maret. Sehingga saat ini, dikatakan Andi baru 37 Satuan/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang mengajukan usulan lelang ke ULPD. Padahal, di Jakarta terdapat lebih dari 700 dinas, SKPD, dan UKPD.  

Oleh karenanya Andi membantah kinerja dinas, SKPD dan UKPD kurang maksimal, terkait dengan serapan APBD 2014 per 11 April yang baru mencapai delapan persen. 

“Makanya kita harus full speed dan pertengahan Mei, sekitar tanggal 15-16, semua SKPD dan UKPD harus sudah mengusulkan lelang ke ULPD,” ujar mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI tersebut.

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan pengesahan APBD 2014 sudah ditetapkan sejak Februari 2014. Sehingga, pada Maret 2014, dinas, SKPD maupun UKPD sudah dapat menggunakan anggaran tersebut. ‎Namun, ia menyayangkan masih banyaknya program kerja SKPD maupun Suku Dinas yang belum terlaksana hingga bulan ini.

Jokowi mengharapkan melalui beberapa pengarahan yang diberikannya, SKPD mulai bergerak dan mengejar serapan APBD semaksimal mungkin. Dalam beberapa kali pengarahannya, ia senantiasa mengingatkan kepada jajaran di bawahnya agar tidak menghabiskan anggaran di akhir tahun dan mengejar target pekerjaan secara tergesa-gesa, sehingga menghasilkan kualitas pekerjaan yang buruk. 

“Administrasi lapangannya kan juga enak dan baik. Saya enggak tahu, kenapa budaya kerja selalu dipepetkan ke bulan November dan Desember,” kata Jokowi, Selasa (15/4).

APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2014 mencapai Rp 72 triliun dan masih bisa bertambah di APBD perubahan. APBD mengalami kenaikan hampir 50 persen dari tahun 2013 yang hanya Rp 51 triliun. 

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja