Seruan Tidak Memilih Parpol Pelanggar HAM

Sejumlah aktivis HAM dan perwakilan keluarga korban pelanggaran HAM menggelar jumpa pers terkait seruan untuk tidak memilih partai politik pelanggar HAM di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (6/4) (Foto-foto: Dedy Istanto).

Koordinator KontraS Haris Azhar saat memberikan keterangan kepada awak media terkait dengan temuan terhadap sejumlah partai politik yang terindikasi memiliki rekam jejak terhadap sejumlah peristiwa pelanggaran HAM.

Keluarga korban pelanggaran HAM Ruyati Darwin (kiri) bersama dengan Paian Siahaan (kanan) saat hadir dalam jumpa pers yang menyerukan kepada publik untuk tidak memilih parpol pelanggar HAM.

Hendardi dari Setara Institute (kanan) bersama dengan Poengky Indarti dari Imparsial (kiri) saat memberikan keterangan terkait dengan sejumlah parpol yang memiliki rekam jejak dalam peristiwa pelanggaran HAM.

Mudjayin salah satu korban dalam peristiwa 1965 dan 1966 turut serta dalam jumpa pers terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.

Sejumlah lembaga aktivis HAM yang terdiri dari KontraS, Imparsial, Setara Institute serta perwakilan dari keluarga korban serta para korban peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia saat menggelar jumpa pers di kantor KontraS Jakarta.

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Jelang pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) sejumlah keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) bersama Imparsial, Setara Institute, dan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menyerukan kepada publik supaya tidak memilih partai politik (Parpol) pengusung calon Presiden (Capres) pelanggar HAM.

Seruan tersebut disampaikan dalam jumpa pers di ruang media center KontraS Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (6/4).

Seruan tersebut merupakan bentuk kekecewaan terhadap sikap sejumlah Parpol yang jejak rekamnya seringkali tidak berpihak pada pemenuhan keadilan bagi para korban pelanggaran HAM berat karena tersandera oleh kepentingan politik satu sama lain. Sejumlah peristiwa pelanggaran HAM seperti kasus Trisakti, Semanggi I dan II kemudian kasus penghilangan sejumlah orang secara paksa pada tahun 1997 dan 1998 semuanya sampai dengan saat ini belum ada titik terang.

Dalam keterangannya pada wartawan, beberapa partai jelas menyatakan tidak berpihak pada penuntasan kasus pelanggaran HAM, seperti partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang terang-terangan melalui manifestonya oleh Ketua Dewan Pembina Prabowo Subianto.

Selain Gerindra, juga partai Golongan Karya (Golkar) yang mengusung kejayaan Soeharto pada masa Orde Baru dalam kampanyenya untuk menaikkan elektabilitas partainya. Hal tersebut dinilai tidak sejalan dengan semangat reformasi di mana Ketetapan Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme salah satunya mengamanatkan untuk menghukum Soeharto beserta kroni-kroninya.

Oleh karena itu sejumlah aktivis pegiat HAM dan sejumlah perwakilan keluarga korban pelanggaran HAM, dan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia menyerukan kepada masyarakat untuk tidak memilih partai yang mengusung capres pelanggar HAM.

Pada kesempatan itu dijelaskan partai-partai politik yang memiliki rekam jejak buruk di masa lampau dengan berbagai peristiwa pelanggaran HAM di antaranya adalah partai Gerindra, partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan partai Golongan Karya (Golkar).

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja