Seskab: Saya Tidak Pernah Melihat Ibu Ani Campur Urusan Kabinet

Sekretaris Kabinet Dipo Alam. (Foto: dari setkab.go.id)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam menyatakan kabar yang dihembuskan media The Australian menyangkut Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono tidak benar. Dipo selama ini tidak pernah melihat istri presiden RI ikut campur urusan kabinet.

"Selama saya bekerja sabagai Sekretaris Kabinet, saya tidak pernah melihat atau tahu bahwa Ibu Ani SBY campur-campur urusan Kabinet," tulis Dipo Alam di Akun Twittternya, @dipoalam49 yang diunggahnya pada Minggu (15/12).

Dipo Alam mengatakan, semua info dari Wikileaks tidak bisa dipercaya akurasinya, bahkan bisa dianggap sama dengan berita sampah. “Saya sesalkan bila berita itu ditelan begitu saja,” kata Dipo.

The Australian pada edisi 14 Desember 2013 melaporkan bocoran dari Wikileaks, pada 17 Oktober 2007, sebuah kawat diplomatik dikirim dari Kedutaan Australia di Jakarta kepada diplomat Amerika Serikat di Canberra dan CIA. Menurut bocoran itu, ada pemain yang menjadi penasehat penting bagi SBY. Orang tersebut bukan wakil presiden, bukan pula menteri dalam kabinet SBY, tapi istrinya sendiri, Ani Yudhoyono.

Bantahan Mensesneg

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi juga membantah pemberitaan tersebut. Saat dikonfirmasi sepulang dari mengikuti perjalanan Presiden SBY ke Jepang.

"Tak benar itu, tak benar. Beliau kalau bicara kabinet tak pernah ikut," tegas Sudi Silalahi.

Mengenai bocoran Wikileaks lainnya yang menyebut bila Ani Yudhoyono berencana meneruskan dinasti politik dengan menyiapkan Agus Yudhoyono, Sudi Silalahi juga membantahnya.

“Tak benar, sama sekali tak benar. Itu Agus dipersiapkan untuk long time oleh dirinya sendiri. Orang tuanya hanya mendidik,” kata Sudi.

Sementara Juru Bicara Presiden Julian Adrin Pasha menegaskan tudingan dalam dokumen diplomatik berstempel 'rahasia' itu tidak mendasar.

"Isu tersebut menurut kami tidak mendasar. Tidak ada dasarnya. Tidak berdasarkan sesuatu yang sifat formal atau secara hukum bisa dipertanggungjawabkan. Dari mana mereka dapatkan itu," kata Julian saat ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma, Minggu (15/12).

"Itu kan versi mereka, kalau saya bantah berarti tidak apa-apa toh. Tidak benar. Wikileaks tak jelas kredibilitasnya, bagaimana bisa dipercaya," katanya.

"Yang jelas penyadapan itu sendiri sudah ilegal dan tidak benar secara hukum. Apa dasarnya menyadap seseorang tidak pantas untuk melakukan seperti itu, iya kan," sambung Julian.

Terkait Ani Yudhoyono mempersiapkan putra sulungnya, Agus Harimurti untuk meramaikan Pilpres 2014 mendatang, Julian Pasha juga menolak.

"Itu kan berarti sudah opini, sudah pandangan mereka. Masa saya harus tanggapi. Itu pembenaran terlalu ngawur, kalau Anda sendiri disadap, kan pasti nggak enak. Masa mereka nggak baca undang-undang kebebasan, atau bagaimana HAM seseorang," tegasnya.

Meski isu penyadapan Australia dan Indonesia terus berlanjut, Julian memastikan pemerintah belum berniat menarik Duta Besar Indonesia di sana. Dia memastikan hubungan negara sejauh ini masih cukup baik.

"Dubes tetap ada di situ. Saya sendiri melihatnya, bukan sesuatu yang harus ditanggapi karena menurut kami, itu bukan informasi A1. Saya kira tidak perlu ditanggapilah, isu-isu, tidak penting seperti itu," pungkas Julian. (Seskab)