SETARA: Ide Lokalisasi Ahok Bagus, Tapi Lihat Dampak Publik

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Peneliti Setara Institute M Ghufron Mustaqim menilai gagasan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk membuka kembali lokalisasi prostitusi di Ibu kota Jakarta sebenarnya itu ide yang bagus dan bisa dipahami.

Namun, kata Ghufron Ahok harus melihat dampaknya ke publik. Juga harus bisa melihat respons dari publik bahwa masyarakat Jakarta cenderung menolak. Itu harus diperhatikan karena bisa menimbulkan friksi secara krusial.

Untuk itu, kata Ghufron mencontohkan jika sudah ada lokalisasi tersebut mungkin saja masyarakat yang kecewa dengan kebijakan Ahok malah mendatangi lokalisasi dan menyerangnya. Bisa terjadi kekerasan dan mungkin terjadi pembakaran terhadap lokalisasi itu. Dengan dampak seperti itu Ahok harus benar-benar memikirkanya.

“Ternyata banyak penolakan publik dan riskan sekali apa bila terjadi konflik yang ada di masyarakat seperti itu. Maka sebaiknya Ahok mengajak diskusi kelompok-kelompok yang menolak. Dalam diskusi itu, Ahok bisa menjelaskan ke masyarakat soal lokalisasi. Karena, mungkin saja menurut persepsi masyarakat, dengan ada lokalisasi itu berarti Ahok itu setuju dengan adanya pelacuran,” kata Ghufron di kantor Setara Institute saat ditemui satuharapan.com, Sabtu (25/4).

“Menurut saya, mungkin saja menurut Ahok pelacuran itu fakta di Jakarta dan pemerintah ingin bisa mengontrol dengan cara menerapkan lokalisasi. Dan, seharusnya Ahok mengajak masyarakat untuk berdialog yang kurang puas dengan kebijakan Ahok tersebut, kemudian masyarakat bisa mengerti mungkin saja ada solusinya,” kata dia.

Menurut Ghufron kerugiannya bila lokalisasi itu terwujud secara politik tentu Ahok akan turun popularitasnya karena tidak didukung oleh berbagai kalangan. Dan itu buruk bagi Ahok yang memiliki visi memperbaiki Jakarta karena mungkin di pemilu selanjutnya dia (Ahok) tidak akan dipilih lagi.

“Menurut saya lebih bijak bagi Ahok memberi penjelasan ke publik. Harus ada komunikasi. Dan, komunikasi ini adalah esensi demokrasi. Sebab, pemerintah mendengar opini dari masyarakat dan masyarakat mendengar kebijakan dari pemerintah. Kalau Ahok langsung mengeluarkan itu tanpa komunikasi dengan publik. Itu tidak sesuai dengan prinsip demokrasi,” ujar dia.

Ghufron mengatakan, kebijakan Ahok tersebut bisa dipahami dalam konteks Ahok ingin lokalisasi menjadi pencegah tidak tersebarnya pelacur-pelacur di berbagai daerah.

“Di Jakarta ingin dilegalkan karena pemerintah ingin bisa mengontrol ketika ada lokalisasi yang diketahui secara resmi. Sehingga, penyakit HIV/AIDS tidak tersebar,” katanya.