Setara Institute Sesalkan TNI Latih FPI

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Ketua Setara Institute, Hendardi menyesalkan tindakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang telah melatih sejumlah anggota Front Pembela Islam (FPI) wilayah Lebak, Banten. 

 

Kepala Penerangan Kodam III Siliwangi Kolonel Desi Ariyanto membenarkan bahwa pihaknya menggelar pelatihan bela negara kepada sejumlah anggota Front Pembela Islam (FPI) di wilayah Lebak Banten, sebagaimana ditulis Tempo, hari Sabtu (7/1). Menurut Hendardi langkah TNI itu mempertegas sejumlah kritik terhadap Kemenhan RI dan TNI tentang program Bela Negara yang absurd.

 

Melalui keterangan tertulis yang diterima hari Minggu (8/1), Hendardi menegaskan bahwa bagaimana mungkin organisasi semacam FPI, yang antikemajemukan dan memiliki daya rusak serius, menjadi partner kerja TNI dalam membela negara. Dalam pandangannya, Pendidikan Bela Negara tanpa konsep dan pendekatan yang jelas hanya akan melahirkan milisi sipil yang merasa naik kelas karena dekat dengan TNI.

 

"Kita masih ingat ketika Ketua Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Fuad diusir dari kawasan konsesi hutan milik PT RAPP, Riau, pada September 2016. Alumni Bela Negara dengan pongah justru menjadi centeng perusahaan dan menentang kinerja aparatur negara, dengan mengusir Nazir dari areal hutan," kata Hendardi mencontohkan.

 

Langkah TNI melatih sejumlah anggota FPI dalam pandangannya juga mempertegas dugaan "kedekatan" TNI dengan kelompok Islam radikal semacam FPI yang hanya akan mempersulit penegakan hukum atas aksi-aksi intoleransi yang dilakukan kelompok ini. Lebih jauh dia menilai bahwa TNI telah mengalami disorientasi serius dalam menjalankan perannya sebagai aparat pertahanan negara dan elemen yang juga dituntut berkontribusi menjaga kebhinekaan.

 

Sekalipun secara legal tindakan TNI melatih FPI bukanlah pelanggaran, tetapi secara politik dan etis, tindakan itu menurutnya dapat memunculkan ketegangan dan kontroversi baru. 

 

Hendardi menduga, Presiden Jokowi tidak mengetahui tindakan TNI ini, termasuk apa yang menjadi agenda sesungguhnya dari TNI. Sejak aksi 411 dan 212 saya termasuk yang mendesak agar Jokowi mendisiplinkan TNI yang tampak memiliki kepribadian ganda dalam menghadapi aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok intoleran.

 

Jika benar, TNI berkolaborasi dengan FPI, dia khawatir bahwa pertemuan antara militerisme dan Islamisme akan memiliki daya destruktif lebih serius pada demokrasi di Indonesia. Oleh karenanya Jokowi diminta tidak bisa terus berpangku tangan menghadapi situasi ini.