SETARA: Nawa Cita Jokowi-JK Gagal dijalankan Kabinet Kerja

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani mengatakan kepemimpinan nasional di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) pernah berjanji saat Pemilu 2014 lalu untuk memajukan hak asasi manusia dan kebebesan beragama atau kenyakinan.

Mengutip Nawa Cita Jokowi-JK, kata Ismail pada halaman 11 bertekad memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial. Diantaranya dengan penghormatan kebinekaan, menghapuskan diskriminasi, penegakan hukum terhadap segala tindakan yang merongrong dan bertentangan dengan Pancasila dan Konstitusi RI secara detail, lanjut Ismail pada halaman 27 pasangan ini berjanji.

"Menghapuskan regulasi yang bertentangan dengan hak asasi manusi termasuk yang menimbulakan dampak diskriminatif terhadap perempuan, kelompok rentan, masyarakat adat dan kelompok diffable," kata Ismail Hasani di Kantor Setara, Jalan Danau Gelinggang, Jakarta, Senin (8/6).

"Memberikan jaminan kebebsan beragama dan berkeyakinan serta mengambil langkah-langkah hukum terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama," tambah dia.

Namun, kata Ismail paradigma penjamin itu gagal ditangkap oleh Kabinet Kerja dalam menyususn Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

"Salah satu butir isu strategis yang menjadi perhatian Kementerian Agama, untuk meningkatkan kerukunan umat bergama. Diakuinya bahwa peraturan sudah tersedia tetapi kerukunan belum terwujud," kata dia.

Untuk itu, kata Ismail pengutamaan paradigma kerukunan dalam mengatasi berbagai persoalan kekerasan atas nama agama ujungnya adalah impunitas dan diskriminasi.

"Karena atas nama kerukunan, maka pelaku kekerasan tidak diadili dan atas nama kerukunan pula, kelompok minoritas harus tunduk pada kelompok mayoritas. Paradigma penjamin kebebesan yang dianut oleh Nawa Cita, gagal diterjemahkan oleh Kabinet Kerja," katanya.

Editor : Bayu Probo