Loading...
HAM
Penulis: Martahan Lumban Gaol 17:33 WIB | Kamis, 17 Maret 2016

SETARA: Negara Masih Belum Siap Hadapi Fakta Sejarah

Ilustrasi. Film dokumenter 'Pulau Buru Tanah Air Beta'. (Foto: Dok. satuharapan.com)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – ‎Wakil Ketua SETARA Institute, Bonar Tigor Naipospos, mengatakan  peristiwa pembubaran acara pemutaran film dokumenter 'Pulau Buru Tanah Air Beta' merupakan bukti ketidaksiapan pemerintah menghadapi fakta sejarah.

Menurutnya, dalam beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu yang menyeret nama sejumlah elit, pemerintah terlihat berupaya melakukan pembungkaman sejarah.

"Ini ada desain sengaja dari pihak yang tidak ingin kebenaran peristiwa pada tahun 1965 terungkap," ucap Bonar saat dihubungi satuharapan.com, di Jakarta, hari Kamis (17/3).

‎Dia pun mempertanyakan keseriusan pemerintah untuk menuntaskan berbagai kasus dugaang pelanggaran HAM masa lalu. Menurutnya, pemerintah harus terbuka kepada publik dan mencegah aksi anarkisme seperti yang terjadi jelang pemutaran‎ film dokumenter 'Pulau Buru Tanah Air Beta'.

"Kalau membiarkan aksi barbar seperti itu, artinya tidak 100 persen kesungguhan pemerintah‎ untuk menyelesaikan kebenaran itu," ujar Bonar.

Sebelumnya,‎ pemutaran film dokumenter ‘Pulau Buru Tanah Air Beta’ yang direncanakan berlangsung di Goethe Institute, gagal terlaksana setelah puluhan orang menggelar aksi unjuk rasa di depan bangunan yang berlokasi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat itu.

Mereka menganggap film dokumenter ‘Pulau Buru Tanah Air Beta’ menyebarkan paham komunisme dan menolak acara pemutaran fim dilangsungkan. Demi alasan keamanan, Goethe Institute pun memutuskan membatalkan acara di tempat tersebut dan film akhirnya diputar di Kantor Komnas HAM pada malam harinya.

Menanggapi peristiwa itu, sutradara film 'Pulau Buru Tanah Air Beta', Rahung Nasution, mengatakan tugas masyarakat Indonesia adalah meyakinkan pemerintah agar kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu tidak terulang kembali. Namun, menurutnya, bila kesalahan itu tidak tidak diakui, berarti pemerintah berupaya membungkam sejarah.

Rahung pun menilai peristiwa tersebut merupakan ancaman nyata bagi kebebasan berekspresi di Indonesia.

Film dokumenter ‘Pulau Buru Tanah Air Beta’ bercerita tentang fakta sejarah bagaimana dulu Pulau Buru dipergunakan sebagai tempat pembuangan para tahanan politik. Film ini dibuat untuk membuka mata generasi muda tentang apa yang pernah terjadi di negara ini, dan agar mereka bisa belajar darinya.

Editor : Bayu Probo


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home