Setelah 100.000 Orang Hadiri Pemakaman, Bangladesh Perketat Pembatasan 7 Desa

DHAKA, SATUHARAPAN.COM-Bangladesh memperketat pembatasan pada tujuh desa setelah sekitar 100.000 orang menghadiri pemakaman ulama setempat meski aturan penguncian di wilayah itu sedang diberlakukan untuk mengendalikan penyebaran virus corona, kata pejabat setempat, hari Senin (20/4).
Kumpulan massal di distrik Brahmanbaria, sekitar 60 kilometer sebelah timur Ibu Kota Bangladesh, Dhaka, memunculkan kekhawatiran potensi lonjakan kasus terinfeksi COVID-19 di negara itu yang berpenduduk 160 juta, dan dengan infrastruktur medis yang buruk.
"Kami secara ketat telah memerintahkan seluruh warga di tujuh desa untuk tetap berada di rumah, setidaknya 14 hari ke depan, sehingga kami dapat mengidentifikasi apakah ada yang tertular virus setelah pertemuan pada hari Sabtu kemarin," kata petugas polisi kepada Reuters.
Polisi tidak memperkirakan akan sebanyak itu orang yang hadir dalam pemakaman tersebut. Mereka melanggar karantina wilayah, yang melarang orang keluar rumah, kecuali untuk kepentingan mendapatkan makanan dan obat-obatan. Media setempat menyebutkan hanya segelintir pelayat yang menggunakan masker.

Dua Polisi Dipecat
Pemerintah memecat dua pejabat polisi paling senior di distrik tersebut, karena gagal mencegah kerumunan orang pada pemakaman Jubayer Ahmed Ansari, yang meninggal akibat kanker, kata polisi.
Bangladesh sejauh ini telah melaporkan 2.456 kasus COVID-19 dengan 91 pasien meninggal. Karantina wilayah yang diberlakukan pemerintah berlaku hingga 25 April tetapi banyak yang mulai melanggar aturan tersebut, termasuk para pekerja garmen yang turun ke jalan selama akhir pekan untuk menuntut pembayaran.
Para pemuka agama berpengaruh juga masih membiarkan para anggota jamaah berdatangan ke masjid-masjid meski ada risiko penularan virus dan peringatan dari Perdana Menteri Sheikh Hasina.
=Banyak warga yang masih menjalani salat Jumat di masjid, dan awal bulan puasa Ramadhan pekan ini,  yaitu ketika masjid-masjid bisanya dipenuhi oleh jamaah, akan menambah tekanan bagi otoritas, kata beberapa pejabat.

Editor : Sabar Subekti