Setnov sebagai Ketua DPR Secara Aklamasi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, mengatakan keputusan menetapkan posisi Setya Novanto (Setnov) sebagai Ketua DPR diambil berdasarkan hasil judicial review yang diajukan Setnov ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK memutuskan bahwa penyadapan dalam kasus ‘Papa Minta Saham’ tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti.

“Dengan demikian, secara hukum apa yang pernah dituduhkan itu tidak benar. Batal demi hukum," kata Idrus, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, hari Selasa (22/11).

Selain itu, keputusan Partai Golkar untuk mengembalikan posisi Setnov sebagai Ketua DPR itu diambil secara aklamasi dalam rapat pleno partai.

Atas pertimbangan itu, kata Idrus, sesuai komitmen keluarga besar Partai Golkar seperti ditunjukkan dalam Munaslub, Setnov diyakini tidak bersalah dan terlibat dalam kasus dugaan pemufakatan jahat tersebut.

“Mengapa Setnov terpilih dalam Munaslub, karena peserta Munaslub yakin Setnov tidak terlibat seperti apa yang telah dituduhkan melalui persidangan-persidangan MKD. Andai yakin terlibat, tidak mungkin terpilih,” kata dia.

Untuk itu, kata Idrus, dalam rangka mengembalikan marwah Partai Golkar, Setnov diputuskan untuk kembali menjabat sebagai Ketua DPR.

“DPP Golkar dalam rapat pleno kemarin dilakukan dan dipimpin ketua harian. Dalam rapat pleno diambil keputusan secara aklamasi, bulat, tanpa ada komentar apa pun, dan semua menyatakan setuju,” kata dia.

Idrus menegaskan, setelah mengambil keputusan dalam rapat pleno, konsekuensinya seluruh keluarga besar Partai Golkar harus mengamankan dan memperjuangkan keputusan tersebut.

“Saya kira ini penjelasannya. Sebagai tindak lanjut dari ini, DPP Golkar mengirim surat ke fraksi dan pimpinan DPR untuk menindaklanjuti ini,” kata dia.

Editor : Sotyati