Sistem Data Terpadu Bersatu Lawan COVID Diluncurkan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 meluncurkan "Bersatu Lawan COVID" yang merupakan sistem informasi terpadu, untuk meningkatkan percepatan pencatatan data dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia.

"Perlu mekanisme cepat dan valid untuk mendata permasalahan. Sesuai arahan Presiden tentang keterbukaan informasi dan data, perlu kolaborasi yang kuat di pusat, daerah, sampai RT/RW," kata Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Prof Wiku Bakti Bawono Adi Sasmito dalam jumpa pers di Graha BNPB sebagaimana disiarkan langsung akun Youtube BNPB Indonesia di Jakarta, Senin (27/4).

Melalui sistem yang dapat diakses masyarakat secara daring itu, Wiku mengajak seluruh komponen bangsa, termasuk yang ada di perbatasan dan daerah terpencil, untuk tetap terhubung dengan pemerintah pusat dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

Menurut Wiku, satu data yang diperoleh secara terpadu melalui sistem "Bersatu Lawan COVID", akan menjadi navigator untuk merumuskan kebijakan terkait penanganan COVID-19, yang tepat sasaran.

"Implementasi satu data memerlukan perjalanan panjang dan dukungan semua pihak. Selama sepekan ini, kami sudah berkoordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga, gugus tugas di daerah, dan BPBD untuk terus menyempurnakan komponen-komponen yang bisa diakses masyarakat secara terbuka dan transparan," katanya.

Wiku menyampaikan pujian yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang sudah berperan serta dalam upaya percepatan penanganan COVID-19.

"Perjalanan bangsa menghadapi COVID-19 ini tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor, yaitu tenaga kesehatan yang berdedikasi penuh, TNI/Polri yang mengayomi, dan masyarakat yang bergotong royong," katanya.

Menurut Wiku, COVID-19 sudah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dengan kasus terbesar ditemukan di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

"Peningkatan penyebaran di seluruh provinsi dapat meningkatkan beban pada fasilitas kesehatan dan mengganggu aktivitas masyarakat," katanya. (Ant)