Soal Hukuman Mati, Kedaulatan Indonesia Tidak Bisa Ditawar
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Tawaran pertukaran tahanan yang diajukan Australia demi menyelamatkan dua terpidana mati Bali Nine langsung mendapat kritik dari Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya. Bahkan, politisi Partai Golkar itu dengan tegas menyatakan bahwa kedaulatan Republik Indonesia tidak bisa ditawar-tawar.
"Terkait isu ini, Presiden dapat dukungan stakeholder. kedaulatan Indonesia tidak bisa di share, itu final dan harga mati. Salah satunya kedaulatan itu hukum," kata Tantowi di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/3).
Menurut da, bila Indonesia meneriwa tawaran pertukaran tahanan yang diajukan Australia tersebut maka akan menjadi preseden buruk. Karena, menurut Tantowi hal tersebut akan menodai kedaulatan hukum Indonesia.
"Nanti negara lain akan mencoba melakukan hal sama, barter-barter tahanan begitu juga. Kedaulatan kita ternoda, pemberantasan narkoba akhirnya hanya isapan jempol. Nanti tidak ada negara yang percaya ke Indonesia," tutur dia.
Prihatin Abbott
Tantowi juga mengaku prihatin melihat sikap Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang tetap mendesak agar Indonesia membebaskan terpidana mati Bali Nine. "Kita sungguh prihatin dengan sikap PM Abbot yang memaksakan kehendaknya dengan melanggar kedaulatan hukum kita," ujar dia.
Wakil Ketua Komisi I DPR itu pun mennilai langkah Abbott justru membawa efek buruk kepada penilaian masyarakat Australia ke pemerintah. Selain berusaha melindungi kriminal, Perdana Menteri Australia itu justru menekan kedaulatan hukum Indonesia.
"Rakyat Australia sesungguhnya sdh tahu dan pastinya mengapresiasi perjuangan PM untuk melindungi warganya," ujar Tantowi.
"Tapi mereka akan kecewa kalau pemimpin mereka melanggar kedaulatan negara lain," dia menambahkan.
Hal senada juga dilayangkan oleh anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan, Tubagus Hasanudin. Dia menegaskan bahwa barter tidak boleh dilakukan apapun alasannya.
"Hukum tidak bisa dinego," kata dia.
Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja
Otoritas Suriah Tunjuk Seorang Komandan HTS sebagai Menteri ...
DAMASKUS, SATUHARAPAN.COM-Penguasa baru Suriah telah menunjuk Murhaf Abu Qasra, seorang tokoh terkem...