SOBAT KBB Memberikan World STATEMENTS Awards on Religious Freedom 2013 kepada SBY

Aksi Aksi Pemberian The World Statements Awards on Religious Freedom 2013 kepada SBY Minggu (26/5) di Jakarta.

Penyerahan penghargaan sebagai sebuah sindirian.

Seorang aktivis ketika menyampaikan pernyataan sikap.

Pernyataan sikap yang disampaikan dalam berbagai bentuk.

Aksi para korban pelanggaran kebebasan beragama.

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Solidaritas Korban Pelanggaran Kebebasan Beragama / Berkeyakinan (SOBAT KBB) menggelar aksi sindiran dengan memberikan penghargaan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai "Negarawan Dunia yang (banyak memberikan Pernyataan) dalam bidang Kebebasan Beragama Tahun 2013", hari Minggu (26/5) di depan Istana Merdeka, Jakarta.

Aksi tersebut terkait rencana pemberian penghargaan "World Stateman Awards" oleh Appeal Conscience Foundation kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan dilakukan pada jamuan makan malam di New York, Amerika Serikat 30 Mei mendatang.

"Korban pelanggaran hak konstitusional kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah, para pendamping korban dan lembaga serta pribadi pegiat isu Kebhinneka Tunggal Ika-an lintas iman yang tidak dapat disebut namanya satu persatu, memberikan 'The World STATEMENTS Awards on Religious Freedom 2013' kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hari ini Minggu (26/5) di Jakarta." Demikian disampaikan oleh seorang aktivis SOBAT KBB.

"Aksi pemberian penghargaan menyindir Presiden ini terpaksa diberikan, karena saat ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih sebatas berwacana, menyampaikan pernyataan-pernyataan normatif tanpa tindakan berarti yang konkret untuk memastikan tegaknya UUD 1945 dalam konteks kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah," katanya menambahkan.

dalam pernyataan persnya, solidaritas para kjorban ini mengungkapkan bahwa dengan penghargaan tersebut mereka berharap, pemimpin masa depan Indonesia akan berubah menjadi pemimpin yang bertindak, yang melampaui segala kata. Satu tindakan nyata yang cepat dan tegas sesuai dengan Konstitusi Negara UUD 1945 dalam soal kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah, lebih berarti daripada ribuan kata, dan akan sangat berarti untuk mempertahankan Republik Indonesia sebagai rumah bersama bagi semua.

"Indonesia membutuhkan pemimpin yang bertindak, yang memastikan tiadanya lagi segala bentuk peraturan perundang-undangan di pusat maupun daerah, dibawah UUD 1945, yang melanggar jaminan Konstitusi atas kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah, dalam segala bentuknya," kata pernyataan itu.

"Indonesia membutuhkan pemimpin yang bertindak, yang memastikan bahwa aturan tentang pendirian rumah ibadah tidak malah dijadikan instrumen pendiskriminasi kelompok yang dianggap minoritas di daerah manapun. Indonesia membutuhkan pemimpin yang bertindak, yang memastikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait pendirian rumah ibadah segera dilaksanakan tanpa berkelit dengan logika mayoritas - minoritas."

"Indonesia membutuhkan pemimpin yang bertindak, yang memastikan segala bentuk teror, intimidasi, dan bahkan upaya pengusiran paksa, atau pembantaian, kelompok masyarakat dengan kepercayaan atau agama yang dianggap minoritas segera dihentikan dan para pelakunya menjalani proses hukum yang transparan dan tegas."

" Indonesia membutuhkan pemimpin yang bertindak, yang memastikan bahwa negara tidak lagi merasa berhak untuk mendiskriminasi dalam berbagai bentuknya para pemeluk kepercayaan lokal suatu daerah, untuk mengaku sebagai pemeluk salah satu agama yang secara salah kaprah dianggap sebagai agama yang diakui negara.