Solomon Islands Serukan Dialog RI-Papua di PBB

JENEWA, SATUHARAPAN.COM - Pemerintah Solomon Islands menyerukan dialog konstruktif antara pemerintah Indonesia dengan Orang Asli Papua untuk menyelesaikan akar persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua.

Seruan itu disampaikan oleh diplomat Solomon Islands, Barrett Salato, ketika membacakan pandangan negaranya pada sesi ke-36 pertemuan ke-18 Dewan HAM Perserikatan Bangsa-bangsa di PBB (19/09) di Jenewa. Barrett Salato berbicara pada debat umum item ke-4 yang membahas tentang situasi HAM yang memerlukan perhatian dewan. Sidang ini ditayangkan langsung oleh saluran televisi internet PBB dan dokumentasinya dapat di lihat di sini.

Selain menyerukan dialog, Solomon Islands juga meminta Pelapor Khusus PBB untuk bidang hak rakyat pribumi dan Pelapor Khusus PBB untuk bidang eksekusi ekstra-judisial mengunjungi Papua.

Ini bukan kali pertama Solomon Islands mengangkat isu Papua di forum PBB. Sebelumnya, baik pada sidang Dewan HAM PBB maupun pada Sidang Umum PBB di New York, Solomon Islands --bersama tujuh negara Pasifik lainnya -- sudah mengangkat isu ini.

Keprihatinan Solomon Islands yang melatarbelakangi seruan kali ini masih sama dengan sebelumnya. Negara itu prihatin atas masih berlanjutnya tekanan aparat polisi dan militer terhadap penduduk asli Papua dalam melaksanakan hak mereka untuk berpendapat bebas, berkumpul dan berserikat secara damai.

"Kasus-kasus pembunuhan ekstrajudisial terhadap rakyat Papua asli masih berlanjut dan pelaku sangat jarang dibawa ke hadapan pengadilan yang dapat dipercaya," demikian pernyataan tertulis yang dibacakan oleh Salato.

Lebih jauh, Solomon Islands juga mengemukakan keprihatinan atas kebijakan transmigrasi serta buruknya kondisi kesehatan, di Papua, disamping pelanggaran HAM. Hal itu, menurut Solomon Islands, telah membuat penurunan jumlah penduduk asli Papua yang drastis.

Solomon Islands mengutip sebuah data yang bersumber dari sebuah LSM yang mengatakan bahwa penduduk asli Papua telah menyusut dari 90,09 persen dari total populasi pada 1971 menjadi tidak sampai 42 persen saat ini.

"Dengan tingkat penurunan seperti ini, dan bila tidak ada aksi yang selayaknya diambil, populasi penduduk asli Papua akan lenyap dalam 40 tahun mendatang," demikian pernyataan yang dibacakan Lasato.

Sementara itu, Perdana Menteri Solomon Islands, Manasseh Sogavare, memastikan akan hadir pada Sidang Umum ke-72 PBB di New York hari Sabtu mendatang. Belum diketahui apa yang akan menjadi poin utama Sogavare kali ini. Pada Sidang Umum PBB sebelumnya, ia memfokuskan pidatonya pada soal perubahan iklim dan isu penentuan nasib sendiri Papua.

Menurut laporan Solomon Islands Broadcasting Corporation, Sogavare kali ini akan didampingi oleh Menteri Pendidikan dan Sumber Daya Manusia serta Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

Negara Pasifik lainnya, Vanuatu, akan diwakili Perdana Menteri, Charlot Salwai dalam Sidang Umum PBB kali ini dan sudah memastikan akan kembali mengangkat isu Papua.

Editor : Eben E. Siadari