SPSI dan Manajemen Freeport Bertemu Tanpa Kesepakatan

TIMIKA, SATUHARAPAN.COM - Pertemuan antara manajemen PT Freeport Indonesia dengan pihak Serikat Pekerja terkait rencana mogok kerja karyawan yang berlangsung marathon sejak hari Kamis (27/4) pagi hingga Jumat dini hari bertempat di Timika, berakhir tanpa kesepakatan.

Pertemuan sekitar 17 jam itu difasilitasi Wakil Bupati Mimika Yohanis Bassang dan dihadiri Dirjen PHI dan Jaminan Sosial Kementerian Tenaga Kerja Haiyani RumodangHaiyani Rumodang dan Kapolres Mimika AKBP Victor Dean Mackbon.

Dalam pertemuan tersebut, manajemen PT Freeport Indonesia diwakili Wakil Eksekutif Presiden Bidang Human Resources Achmad Didit Ardianto bersama sejumlah pimpinan manajemen PT Freeport.

Sedangkan pihak Serikat Pekerja diwakili Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (PUK SP-KEP) SPSI PT Freeport Abraham Tandi Datu, Ketua PC SP-KEP SPSI Mimika Aser Gobay dan Pengurus Pusat SP-KEP SPSI Ferri Nuzarli.

Freeport Tidak Menyetujui

Selama pertemuan berlangsung, terjadi adu argumentasi antara manajemen PT Freeport dengan pihak Serikat Pekerja saat membahas tiga poin untuk menjadi kesepakatan bersama.

Poin pertama dan kedua sepakat diterima oleh kedua belah pihak. Poin pertama menyebutkan Program Furlough (dirumahkan) PT Freeport Indonesia harus dihentikan terhitung mulai 23 April 2017 dan diharapkan kepada privatisasi dan kontraktor untuk mengikutinya dengan menghentikan PHK.

Point kedua menyebutkan pekerja yang sudah terlanjur dirumahkan harap dibayarkan hak-haknya berdasarkan paraturan perundang-undangan dan Perjanjian Kerja Bersama-Pedoman Hubungan Industrial 2015-2017 serta dilakukan verifikasi terhadap para pekerja yang masih layak untuk bekerja kembali atau memilih PPHKS (Program Pengakhiran Hubungan Kerja Sukarela).

Bahwa jika terjadi organisasi yang baru, maka PT Freeport Indonesia mengkomunikasikan kepada PUK SP-KEP SPSI PT Freeport khusus bagi karyawan yang terkena Furlough.

Perdebatan panjang kedua belah pihak saat membahas poin ketiga.

Pihak Serikat Pekerja memilih bertahan pada sikap bahwa pekerja yang meninggalkan tempat kerjanya segera kembali ke tempat kerjanya masing-masing tanpa PHK (ada karyawan yang sudah tidak masuk kerja sejak 11 April 2017), akan tetapi diberikan sanksi pembinaan dengan tidak menerima upah selama meninggalkan tempat kerja dan penegakkan disiplin yang mengacu pada PKB-PHI 2015-2017.

Sedangkan pihak manajemen PT Freeport tidak menyetujui pernyataan tersebut. Pihak manajemen Freeport mengusulkan penambahan kalimat dalam point ketiga tersebut yaitu "dengan tidak membatasi manajemen untuk mengambil tindakan sesuai PKB-PHI 2015-2017".

Ditolak Mentah-mentah

Kepala Disnakertrans-Perumahan Rakyat Mimika Septinus Soumilena menambahkan kalimat "dalam pelaksanaannya diawasi oleh Disnakertrans-Perumahan Rakyat Mimika"

Usulan manajemen PT Freeport dan Disnakertrans-PR Mimika ditolak mentah-mentah oleh pihak Serikat Pekerja karena jika catatan tersebut diterima akan menajadi celah bagi manajemen untuk melakukan PHK massal pekerja.

Wakil Bupati Mimika Yohanis Bassang terlihat sangat kecewa dengan gagalnya dua belah pihak mencapai kesepakatan untuk menghentikan rencana mogok kerja karyawan Freeport yang akan digelar pada 1-30 Mei 2017 di Timika.

"Kami sudah membawa diri untuk ikut menyelesaikan persoalan yang dihadapi bapak-bapak, tapi bapak-bapak tidak mau mendengarkan kami. Bahkan Ibu Dirjen sudah berbicara panjang lebar, tapi bapak-bapak tidak mau memahami, yah mau bagaimana lagi," kata Bassang dengan nada kecewa.

Bassang meminta pihak manajemen PT Freeport maupun Serikat Pekerja agar berjiwa besar menerima dan mengakui kelebihan serta kekurangan masing-masing guna mencegah terjadi mogok kerja ribuan karyawan.

Sebab, jika mogok kerja ribuan karyawan Freeport benar-benar terealisasi maka akan berdampak luas terhadap semua hal di Mimika.

"Kalau karyawan mogok total selama satu bulan, ini dampaknya kemana-mana. Tolong dipikirkan baik-baik. Saya tegaskan, kalau terjadi mogok maka itu bapak-bapak dari manajemen Freeport dan Serikat Pekerja yang menginginkan hal itu. Kalau terjadi perkelahian diantara kalian, jangan tanya dimana pemerintah. Jangan lagi mengadu ke pemerintah kalau ada masalah," kata Bassang mengingatkan.

Pertemuan membahas rencana mogok kerja karyawan Freeport tersebut sempat berlangsung dalam suasana tegang dan panas.

Wakil Bupati Mimika Yohanis Bassang masih memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menuntaskan pembahasan point ketiga tersebut dalam pertemuan lanjutan pada hari Sabtu (29/4).(Ant)

Editor : Melki Pangaribuan