Sri Adiningsih: Visi-Misi Jokowi-JK Perlu Masuk RAPBN 2015

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Visi dan misi presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla perlu masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 agar dapat diwujudkan, kata Pengamat Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Sri Adiningsih.

"RAPBN 2015 sebaiknya perlu disesuaikan dengan visi dan misi presiden terpilih. Pemerintahan saat ini dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus memberi kesempatan kepada mereka untuk melakukan penyesuaian," ujar Sri Adiningsih saat dihubungi di Jakarta, Jumat (22/8).

Sri mengatakan, postur RAPBN 2015 saat ini dinilai kurang sehat, karena beban anggaran subsidi yang terlalu berat, ditambah anggaran pokok tahunan seperti gaji pegawai dan membayar utang negara yang sudah membebani APBN.

Sehingga, lanjut Sri, beberapa penyesuaian perlu dilakukan, seperti anggaran subsidi energi yang bisa digeser untuk kebutuhan berbagai program yang dicanangkan Jokowi-JK, seperti program Indonesia Sehat, pembuatan tiga juta hektar irigasi, pembangunan 5.000 pasar tradisional atau peremajaan pabrik gula.

"Anggaran subsidi memang perlu digeser, sehingga pemerintahan Jokowi-JK memiliki ruang lebih untuk mewujudkan program mereka, sekaligus membangun infrastruktur," ujar Sri.

Selain itu, penyesuaian juga perlu dilakukan pada penerimaan negara yang perlu ditingkatkan, baik penerimaan pajak dan non pajak. Bahkan, Sri menambahkan, pembentukan badan penerimaan negara diperlukan agar para pegawai fokus untuk menarik penerimaan.

Kemudian, penyesuaian dalam penggunaan energi terbarukan juga perlu dilakukan, seperti meningkatkan penggunaan gas, yang saat ini terbilang masih sedikit dibandingkan penggunaan minyak.

"Pada RAPBN 2015 juga perlu mengurangi kebutuhan yang mewah-mewah, misalnya mengadakan pertemuan di hotel, diganti dengan di kantor, perjalanan dinas juga bisa dikurangi harinya. Jadi anggarannya bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih prioritas," kata Sri.

Menurut Sri, penyesuaian tersebut dapat dilakukan melalui diskusi dan konsolidasi antara pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dan pemerintahan Jokowi-JK secepatnya, karena Mahkamah Konstitusi sudah menetapkan pemenang Pilpres Kamis (21/8).

"Program Jokowi-JK harus masuk pada RAPBN 2015, bukan pada masa APBN Perubahan 2015, agar apa yang dicita-citakan bisa segera terwujud," kata Sri. (Ant)