Sri Mulyani: Defisit Anggaran Capai Rp 104,9 Triliun

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan realisasi defisit anggaran hingga 31 Maret 2017 tercatat sebesar Rp 104,9 triliun atau 0,77 persen terhadap PDB, atau sedikit lebih rendah dibandingkan pencapaian tahun lalu.

"Secara total defisit anggaran 104,9 triliun atau 0,77 persen dari PDB, dibandingkan periode sama tahun lalu Rp 143,4 triliun atau 1,13 persen dari PDB," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers di Jakarta, hari Senin (17/4).

Sri Mulyani menambahkan pencapaian pendapatan negara telah mencapai Rp 295,1 triliun atau 16,9 persen dari target, lebih tinggi dari realisasi periode sama tahun lalu sebesar Rp 247,5 triliun.

Pendapatan tersebut, kata dia, berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 237,7 triliun atau 15,9 persen dari target dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebanyak Rp 57,4 triliun atau 22,9 persen dari target.

"Penerimaan perpajakan ini lebih tinggi dari tahun lalu sebesar Rp 204,5 triliun atau 13,3 persen dari target. PNBP juga lebih tinggi dari tahun lalu Rp 42,9 triliun," kata Sri Mulyani.

Sedangkan, lanjut dia, penyerapan belanja negara telah mencapai Rp 400 triliun atau 19,2 persen dari pagu, lebih tinggi dari pencairan pada periode sama tahun lalu Rp 390,9 triliun.

Belanja negara tersebut antara lain berasal dari belanja Kementerian Lembaga sebesar Rp 92,4 triliun atau 12,1 persen dari pagu dan belanja non Kementerian Lembaga Rp 112 triliun atau 20,4 persen dari pagu.

"Belanja Kementerian Lembaga telah mencapai Rp 92,4 triliun, lebih tinggi dari tahun lalu Rp 82,7 triliun. Belanja non Kementerian Lembaga mencapai Rp 112 triliun, lebih tinggi dari tahun lalu Rp 110 triliun," ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, realisasi transfer ke daerah dan dana desa telah mencapai Rp 195,2 triliun atau 25,5 persen, atau hampir sama dengan pencapaian periode akhir Maret tahun 2016.

Realisasi pembiayaan anggaran pada 31 Maret 2017 ikut tercatat sedikit lebih kecil dari periode sama tahun lalu yaitu sebesar Rp 187,9 triliun, dari sebelumnya Rp 200,2 triliun.

Menanggapi realisasi sementara ini, Sri Mulyani memastikan pemerintah akan menggunakan momentum membaiknya pencapaian penerimaan perpajakan, agar target pendapatan yang ditetapkan dalam APBN bisa tercapai pada akhir tahun.

"Triwulan satu ini ada pengaruh amnesti pajak, saya minta Ditjen Pajak untuk fokus bagaimana menggunakan hasil dari program tersebut dan menggunakan data-data untuk penerimaan pajak secara berkelanjutan sesudah amnesti pajak," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk menghitung penghematan belanja barang dan operasional Kementerian Lembaga dalam APBN agar dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur proyek prioritas.

"Kami akan terus mengupayakan pendanaan dari APBN tetap bisa dijalankan, dengan tetap menjaga rambu kehati-hatian," ujar Sri Mulyani. (Ant)

Editor : Melki Pangaribuan