Sri Mulyani Jawab Kritik OECD

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjawab kritik tajam dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) kepada pemerintah Indonesia di bawah kepimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang disampaikan dalam survei tentang perekonomian Indonesia 2016 yang dilansir hari Senin (24/10).

Di antara penilaian The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) terhadap perekonomian Indonesia, ialah bahwa tata kelola pemerintahan Jokowi-JK tergolong buruk bila dibandingkan dengan negara-negara emerging market lainnya. 

Dalam ringkasan atas survei mereka, yang ditampilkan pada laman resmi organisasi itu, OECD menunjuk contoh kebijakan pemerintah menargetkan 20 persen dari pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan 5 persen untuk kesehatan.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu sempat meragukan kritik OECD tersebut ketika ditanyakan pendapatnya. Pasalnya, kemarin dia baru saja bertemu dengan Sekretaris Jenderal OECD, Angel Gurria di Jakarta.

"Kayaknya Pak Gurria datang ke saya, dia enggak ngomong gitu deh. Are you sure?" kata Ani, sapaan akrabnya, menjawab pertanyaan satuharapan.com di Kantor Staf Presiden, Jakarta, hari Selasa (25/10). 

Ani pun meluruskan bahwa memang ada sejumlah pandangan yang disampaikan OECD kepada Pemerintah Indonesia, termasuk ukuran belanja negara yang dinilai masih kecil oleh OECD.

"Kalau ada beberapa pandangan mungkin seperti ini ya. Indonesia dianggap dari sisi size atau ukuran belanjanya itu masih kecil, tapi itu bukan karena kita dianggap efisien tetapi karena kemampuan kita untuk menerima pajak di dalam hal mendanai belanja itu dianggap masih kurang. Dan memang kita akui dari sisi penerimaan pajak kita, kita masih perlu melakukan reformasi untuk memperbaiki rasio penerimaan pajak. Itu satu," kata Ani.

Pandangan yang kedua, yang disampaikan OECD, kata Ani adalah pemilihan belanja negara seperti pendidikan yang masih tinggi. Menurut Ani, OECD meminta kualitas pendidikan di Indonesia ditingkatkan dan memperbaiki kualitas belanja pemerintah daerah.

"Yang kedua, kalau dari sisi pemilihan belanja, pendidikan yang tinggi, kesehatan yang dalam hal ini masih (tinggi) - saya malah enggak yakin bahwa itu dianggap tinggi. Mereka mengatakan bahwa kualitas pendidikannya yang paling penting dan dari sisi peranan dari pemerintah daerah untuk bisa memperbaiki kualitas belanja itu menjadi penting," kata Ani.

Wanita kelahiran 26 Agustus 1962 itu menegaskan, bahwa tema pembicaraan dengan OECD juga mengenai efektifitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di pemerintah pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah daerah diperbaiki sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lain guna mengurangi kemiskinan di Indonesia.

"Oleh karena itu tema mereka adalah bagaimana APBN itu bisa efektif apabila tidak hanya pemerintah pusat tetapi pemerintah daerah yang memiliki juga APBD.  Dan APBD itu juga sebagian besar juga berasal dari transfer dana dari pusat itu diperbaki, sehingga mereka bisa menjalankan fungsi-fungsi yang disebut basic services, seperti pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan itu berarti bisa akan sangat baik di dalam mengurangi kemiskinan," kata Ani.

"Sementara kalau dari sisi belanja modal dan yang lain-lain mungkin hampir sama temanya, infrastruktur dan bagaimana kita memperbaiki efisiensi belanja," dia menambahkan.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja