Sri Mulyani Jelaskan Alasan Pemotongan APBNP 2016 di DPR

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) mengatakan kebijakan pemotongan APBNP 2016 sebesar Rp 133,8 triliun dikarenakan target penerimaan pajak yang tidak realistis. Pemotongan itu meliputi  pengurangan belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 65 triliun dan dana transfer ke daerah sebesar Rp 68,8 triliun.

"Penerimaan pajak secara realistis kami perkirakan akan mencapai 83 persen dari target penerimaan pajak pada APBNP tahun 2016 sebesar Rp 1.527 triliun," kata dia saat rapat kerja dengan Komisi XII DPR-RI menanggapi Kebijakan Menteri Keuangan melakukan pemotongan anggaran APBNP 2016 di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada hari Kamis (25/8).

Kondisi pendapatan negara melalui pajak di APBNP 2016 memiliki gap yang cukup besar karena dalam waktu lima bulan harus mencapai target penerimaan pajak.  

"Kita harus mengumpulkan dalam waktu lima bulan terhitung sejak Agustus, September hingga Desember, itu target penerimaan negara dari pajak yang tidak realistis," kata dia.

Dia mengatakan pemerintah tidak ada maksud untuk tidak menghormati DPR-RI dalam merombak postur APBNP 2016 karena tugas pertama menjadi menteri harus menyerahkan dan melaporkan RAPBN 2017 kepada presiden untuk dibacakan pada saat pidato kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 2016 di DPR-RI.

"Penyusunan RAPBN 2017 harus selesai padahal kondisi APBNP 2016 tidak sehat karena tidak realistis maka dilakukan pemotongan anggaran," kata dia.

Sebelumnya pemerintah dan DPR-RI telah mengesahkan target penerimaan pajak penerimaan negara melalui pajak pada  Anggaran Penerimaan dan Belanja Perubahaan (APBNP) 2016 sebesar Rp 1.527 triliun.

Target penerimaan pajak pada RAPBNP 2016 turun sebesar Rp 19,6 triliun dari APBN tahun 2016 sebesar Rp 1.546 triliun.

Editor : Eben E. Siadari