Sri Mulyani: Kondisi "New Normal" Dapat Ganggu Stabilitas

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengingatkan perubahan kondisi ekonomi global menuju titik keseimbangan baru (a new normal) dapat menciptakan gejolak yang berpotensi mengganggu stabilitas domestik.

"Perubahan kondisi global menuju `a new normal` menciptakan gejolak dan tekanan yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi domestik," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Kamis (31/5).

Sri Mulyani hadir dalam rapat paripurna untuk membacakan tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2019.

Ia menjelaskan kondisi fundamental ekonomi domestik saat ini cukup kuat dalam menghadapi tekanan eksternal yang terlihat dari stabilnya indikator pertumbuhan ekonomi, defisit transaksi berjalan, cadangan devisa, stabilitas sistem keuangan serta pelaksanaan APBN.

Meski demikian, menurut Sri Mulyani, pemerintah menyadari perlu adanya berbagai langkah responsif untuk menghadapi risiko berlanjutnya tekanan eksternal dan dampak dari proses terjadinya keseimbangan global yang baru.

"Dalam menghadapi risiko tersebut, arah kebijakan pemerintah saat ini akan lebih difokuskan pada strategi menjaga stabilitas dan penguatan fundamental ekonomi domestik," katanya.

Ia mengatakan pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk tetap meningkatkan kewaspadaan serta siap mengambil kebijakan yang diperlukan dalam rangka menjaga stabilitas.

Dalam jangka pendek, fokus koordinasi kebijakan diprioritaskan pada menjaga dan memperkuat stabilitas ekonomi dan keuangan dengan menjaga nilai tukar rupiah, inflasi yang rendah, defisit fiskal yang sehat dan defisit transaksi berjalan yang aman.

Sri Mulyani memastikan pemerintah akan memperkuat posisi ketahanan fiskal guna menjaga APBN tetap kredibel dan memperkuat kesehatan APBN untuk menciptakan ruang fiskal yang memadai bagi stabilisasi dan menjamin kesinambungan fiskal.

"Selain itu, juga mengupayakan perbaikan posisi keseimbangan primer menuju positif dalam jangka menengah," tambah dia.

Ia mengingatkan pilihan kebijakan ini membawa risiko pada tidak tercapainya pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek.

"Namun langkah ini akan memperkuat pondasi ekonomi guna menjamin keberlangsungan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi beberapa tahun ke depan dan dalam jangka menengah," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.(Antara)

Editor : Melki Pangaribuan