Sri Mulyani: Pola Ketidakpastian Global Sekarang Berbeda

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa saat ini ketidakpastian global terjadi dengan pola dan frekuensi yang berbeda karena sangat cepat berubah sehingga tidak dapat diprediksikan waktu berakhirnya.

“Berbeda kali ini polanya, pattern-nya, dan frekuensinya sama sekali tidak pasti. Hari ini yang kita percaya bisa begini dan proyeksinya seperti ini ternyata berubah,” katanya di Jakarta, Kamis (5/12).

Sri Mulyani menjelaskan gejolak yang disebabkan perang dagang antara Amerika Serikat dengan China membuat sebuah ketidakpastian ekonomi global yang biasanya bisa diestimasi oleh para pakar dan pembuat kebijakan, namun sekarang tidak.

Tak hanya itu, kondisi politik yang tidak pasti karena Brexit Inggris juga telah menyebabkan kondisi ekonomi dunia semakin tertekan.

“Kita berharap akan ada deal antara AS dan China namun tiba-tiba ada perkembangan di Hong Kong katanya agreement sama China nanti saja seusai Pemilu 2020. Kita dihadapkan kepada situasi berharap, kecewa, berharap, kecewa,” katanya.

Ia mengatakan ketidakpastian dengan pola seperti ini menyebabkan turunnya kepercayaan diri dunia usaha sehingga semakin berdampak pada pertumbuhan ekonomi dunia.

“Kalau dunia usaha ketidakpastian itu sudah biasa mereka menghadapi, bukan sesuatu yang baru. Namun yang berbeda kali ini adalah semuanya serba tidak pasti,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan laju perekonomian dunia pada 2019 hanya tumbuh sebesar 3 persen atau turun dari tahun sebelumnya yaitu 3,6 persen.

Menurut Sri Mulyani, jika ekonomi global tahun ini turun dari 3,6 persen pada 2018 menjadi 3 persen maka resesi akan semakin dekat sebab 0,6 persen sama dengan size ekonomi Afrika Selatan.

“Kalau ekonomi dunia sudah 3 persen itu sudah dekat dengan resesi. Biasanya negara berkembang tumbuh lebih tinggi, sekarang sudah all across the board berarti semua negara melemah,” katanya.

Ia pun menegaskan pemerintah Indonesia terus meningkatkan kewaspadaan terkait hal tersebut dengan mendorong kebijakan fiskal melalui penggunaan APBN yang efektif dan efisien.

Transformasi ekonomi juga akan diwujudkan melalui penyederhanaan birokrasi dan aturan seperti penataan 72 undang-undang terkait investasi dengan metode Omnibus Law sehingga tercipta ekosistem yang nyaman bagi para investor.

“Bapak Presiden memprioritaskan bagaimana keruwetan yang disederhanakan, reformasi birokrasi termasuk hilangkan berbagai halangan investasi,” ujarnya.

Berbagai kebijakan pemerintah itu dilakukan untuk menjadi stimulus dalam menjaga perekonomian Indonesia serta mencapai program Kabinet Indonesia Maju seperti peningkatan kualitas SDM dan pembangunan infrastruktur.

“Ini yang terus kami lakukan, desain fiskal untuk dorong sektor lain. Kami akan terus adjust kebijakan fiskal itu agar sesuai tantangan yang kami hadapi,” tegasnya. (Ant)