Sri Mulyani Tutup Mulut Soal Kemungkinan Pemulihan JPMorgan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, tidak banyak berkomentar terkait bank investasi global, JPMorgan Chase & Co, yang pada hari Senin (16/1) memperbaiki penilaiannya atas pasar modal Indonesia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan pihaknya akan mempelajari riset terbaru JPMorgan.

"Enggak ada komentar, baik saja. Kita welcome saja kalau ada riset, nanti kita baca,” kata Sri Mulyani kepada satuharapan.com di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, hari Selasa (17/1) sore.

Sementara itu mengenai apakah ada pemulihan kerja sama dengan JPMorgan, Sri Mulyani hanya tersenyum dan kemudian mengayunkan tangannya ke mulut seraya menggerakan seperti menutup resleting alias menutup rapat mulutnya.

JPMorgan Chase & Co dalam beberapa pekan terakhir sempat membuat marah Kementerian Keuangan dan memutuskan semua hubungan kerja sama dengan lembaga tersebut.

Para analis JPMorgan kemudian menaikkan pandangan taktis mereka atas surat berharga Indonesia satu tingkat ke level netral pada laporan yang diterbitkan pada hari Senin (16/1) kemarin. Laporan itu mengatakan gejolak di pasar obligasi negara berkembang menyusul kemenangan Donald Trump pada pemilu AS pada bulan November sekarang sudah mereda.

Langkah menaikkan peringkat ini terjadi dua pekan setelah pemerintah Indonesia memutuskan hubungan bisnis dengan JPMorgan, dipicu oleh riset mereka pada November yang menurunkan peringkat Indonesia menjadi underweight, dua tingkat dari sebelumnya overweight.

Dalam analisis terbaru, sepeti diberitakan oleh Bloomberg, analis JPMorgan, Adrian Mowat menjelaskan alasan mereka menurunkan rating pada November lalu. Kini, menurut dia, risiko akibat gejolak obligasi tak ada lagi.

Indonesia menyambut penilaian baru JPMorgan. Rekomendasi netral, menurut Menko Perekonomian, Darmin Nasution, lebih sejalan dengan fundamental ekonomi RI.

Sebelumnya Kemenkeu mengatakan berhenti menggunakan JPMorgan sebagai dealer utama dan underwriter obligasi pemerintah.