Status Darurat Turki mungkin Bertahan 45 Hari

Presien Turki Recep tayyip Erdogan memberikan pernyataan saat jumpa pers setelah pertemuan Dewan Keamanan nasional dan kabinet di Istana Kepresidenan di Ankara, 20 Juli 2016. Erdogan pada Rabu mengumumkan darurat nasional selama tiga bulan, berjanji akan memburu kelompok "teoris" di balik upaya kudeta beradarah pekan lalu. Adem Altan/AFP

Seorang pemuda mengibarkan bendera Turki saat warga berkumpul untuk mendukung presiden Turki di Lapangan Taksim di Istanbul, 19 Juli 2016. Turki melanjutkan pembersihan pascakudeta hingga ke institusi pendidikan dan media, dengan pihaknya berjanji akan menindak para pendukung ulama dipengasingan yang mendalangi upaya kudeta. Daniel Mihailescu/AFP

Presiden Turki, Tayyip Erdogan, berbicara dalam sebuah konferensi pers usai pertemuan Dewan Keamanan Nasional dengan kabinet di Istana Presiden, Ankara, Turki pada 20 Juli 2016. AFP PHOTO/Adem Altan

Seorang personel militer Turki menutup mukanya saat diantar oleh polisi Yunani ke ruang sidang di Alexandroupoli 21 Juli 2016 dalam persidangan delapan personel militer Turki yang kabur ke Yunani dengan helikopter setelah upaya kudeta gagal pekan lalu. AFP PHOTO/Sakis Mitrolidis

ANKARA, SATUHARAPAN.COM - Wakil Perdana Menteri Turki pada hari Kamis (21/7) mengatakan, status keadaan darurat yang diumumkan untuk menumpas anggota komplotan yang terlibat dalam upaya kudeta pekan lalu mungkin hanya diberlakukan sampai dengan 45 hari, meskipun dideklarasikan untuk jangka waktu tiga bulan.

“Kami ingin mengakhiri keadaan darurat secepat mungkin,” kata Numan Kurtulmus dalam pernyataannya.

“Jika kondisi kembali normal, kami pikir itu bisa diberlakukan paling lambat selama satu hingga 1,5 bulan. Saya berharap itu tidak perlu diperpanjang.”

Turki memberlakukan status darurat seiring dengan berlangsungnya aksi pembersihan terhadap para tersangka yang dituding melakukan upaya kudeta, yang menurut pemerintah dilakukan pendukung ulama Fethullah Gulen yang tinggal di Amerika Serikat.

Kurtulmus menekankan bahwa langkah-langkah yang diambil tidak akan melanggar hak asasi manusia dan kebebasan, mengatakan kepada wartawan bahwa “keputusan mengenai keadaan darurat bertujuan membersihkan geng” konspirator. (AFP)

Editor : Eben E. Siadari