Sudan Ambil Alih Perusahaan Yang Dukung Hamas

KHARTOUM, SATUHARAPAN.COM-Pihak berwenang Sudan telah mengambil alih aset-aset yang menguntungkan yang selama bertahun-tahun dalam memberikan dukungan bagi kelompok Palestina, Hamas. Ini menjelaskan bagaimana negara itu berfungsi sebagai surga bagi kelompok militan Palestina trsebut di bawah mantan pemimpin yang digulingkan, Omar Al-Bashir.

Pengambilalihan setidaknya dilakukan terhadap selusin perusahaan yang menurut para pejabat terkait dengan Hamas. Dan ini telah membantu mempercepat penataan kembali hubungan Sudan dengan Barat sejak penggulingan Bashir pada tahun 2019. Selama setahun terakhir, Khartoum telah memenangkan penghapusan negara itu dari daftar negara sponsor terorisme (SST) oleh Amerika Serikat dan sedang dalam proses pembebasan utang lebih dari US$ 50 miliar.

Hamas telah kehilangan pangkalan asingnya di Sudan, di mana anggota dan pendukungnya dapat tinggal, mengumpulkan uang, dan menyalurkan senjata dan dana dari Iran ke Jalur Gaza, kata analis Sudan dan Palestina.

Aset yang disita dirinci oleh sumber resmi Sudan dan sumber intelijen Barat menunjukkan jangkauan jaringan tersebut.

Menurut pejabat dari satuan tugas yang dibentuk untuk membongkar rezim Al-Bashir, mereka termasuk real estat, saham perusahaan, hotel di lokasi utama Khartoum, biro pertukaran, stasiun TV, dan lebih dari satu juta hektare lahan pertanian.

Sudan menjadi pusat pencucian uang dan pendanaan terorisme, kata Wagdi Salih, anggota terkemuka dari gugus tugas, Komite untuk Membongkar Rezim dan Retrieve Dana Publik 30 Juni 1989.

Sistemnya adalah “penutup besar, payung besar, secara internal dan eksternal,” katanya.

Sebuah sumber intelijen Barat mengatakan teknik yang digunakan di Sudan yang umum untuk kejahatan terorganisir: Perusahaan dipimpin oleh pemegang saham wali, sewa dikumpulkan secara tunai, dan transfer dilakukan melalui biro pertukaran.

Al-Bashir secara terbuka mendukung Hamas dan bersahabat dengan para pemimpinnya.

“Mereka mendapat perlakuan istimewa dalam tender, pengampunan pajak, dan mereka diizinkan untuk pindah ke Hamas dan Gaza tanpa batas,” kata seorang anggota satuan tugas, yang berbicara dengan syarat anonim.

Pada tahun 2016 Sudan memutuskan hubungan dengan Iran dan tahun berikutnya sanksi perdagangan AS terhadap Khartoum dijatuhkan setelah Washington menerima bahwa dukungan negara untuk Hamas telah berhenti.

Tetapi sampai kejatuhan Al-Bashir, jaringan yang telah mendukung Hamas tetap ada.

Investasi Hamas di Sudan dimulai dengan usaha skala kecil seperti restoran cepat saji sebelum merambah ke real estate dan konstruksi, menurut seorang pejabat di gugus tugas.

Contohnya adalah Hassan dan Alabed, yang dimulai sebagai perusahaan semen dan berkembang menjadi pengembangan real estate besar.

Gugus tugas tersebut mengatakan bahwa pihaknya berada dalam jaringan dengan sekitar 10 perusahaan besar lainnya dengan kepemilikan saham yang saling terkait yang terhubung dengan sekutu Bashir, Abdelbasit Hamzah, yang memindahkan sejumlah besar dna melalui rekening bank asing.

Yang terbesar adalah Alrowad Real Estate Development, didirikan pada 2007 dan terdaftar di bursa saham Khartoum, dengan anak perusahaan yang menurut sumber intelijen Barat mencuci uang dan memperdagangkan mata uang untuk membiayai Hamas.

Hamzah dipenjara pada April selama 10 tahun atas tuduhan korupsi dan dikirim ke penjara Khartoum tempat Al-Bashir ditahan. Gugus tugas mengatakan dia memiliki aset senilai hingga US$ 1,2 miliar atas namanya. Pengacara Hamzah, yang juga mewakili Al-Bashir, tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.

Jaringan kedua, senilai hingga US$ 20 juta, berkisar pada penyiaran Taybadan badan amal terkait bernama Almishkat.

Itu dijalankan oleh dua anggota Hamas yang mendapat kewarganegaraan dan mengumpulkan bisnis dan real estate, menurut Maher Abouljokh, orang kunci yang dibawa untuk mengelola Tayba. Saluran TV itu menyalurkan uang dari Teluk, mencuci jutaan dolar, dan memiliki hubungan yang jelas dengan Hamas, kata Abouljokh.

Dihubungi oleh Reuters, pejabat Hamas, Sami Abu Zuhri, membantah kelompok itu memiliki investasi di Sudan tetapi mengakui dampak dari pergeseran politik Sudan: “Sayangnya, ada beberapa tindakan yang melemahkan kehadiran gerakan (Hamas) di negara (Sudan) dan membatasi hubungan politik dengan itu,” katanya. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti