Sudan Janjikan Kerja Sama dengan ICC Ungkap Kejahatan Perang di Darfur

KHARTOUM, SATUGHARAPAN.COM-Perdana Menteri Sudan, Abdalla Hamdok, menjanjikan kerja sama dengan jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), Fatou Bensouda, ketika dia mengumpulkan informasi tentang kejahatan perang di Darfur.

"Kunjungan bersejarah ini adalah kesaksian atas reformasi total Sudan baru," kata Hamdok, hari Minggu (18/10) yang berhasil menggulingkan otokrat Omar al-Bashir.

Bashir dipenjara di Khartoum, tetapi diinginkan oleh ICC untuk menghadapi tuduhan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Mantan presiden itu dinilai bertanggung jawab pada perang saudara di wilayah Darfur barat, Sudan, di mana 300.000 orang tewas dan 2,5 juta orang terpaksa mengungsi. Dia digulingkan menyusul protes massal yang dimulai pada Desember 2018.

"Komitmen kami untuk mencapai keadilan tidak hanya internasional, tetapi juga tanggapan langsung untuk menyampaikan slogan-slogan revolusi Desember," tambah Hamdok dalam sebuah pernyataan.

Tidak ada referensi yang dibuat untuk Al-Bashir sendiri, yang telah dihukum di rumah atas tuduhan korupsi dan diadili di Khartoum atas kudeta tahun 1989 yang membawanya ke tampuk kekuasaan. Dia berpotensi menghadapi hukuman mati jika terbukti bersalah atas tuduhan itu.

Namun, Hamdok mengatakan kepada Financial Times awal bulan ini bahwa dia telah berbicara dengan ICC tentang opsi untuk mengadili Al-Bashir di Sudan, kemungkinan dalam "pengadilan campuran."

Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Kantor berita negara, SUNA, mengatakan kunjungan Bensouda difokuskan pada dua hal:  membahas kerja sama antara ICC dan peradilan Sudan, dan "mengumpulkan informasi" terkait dengan kasus Ali Kushayb, pemimpin milisi.

Kushayb, seorang komandan tertinggi pasukan Janjaweed, milisi bersenjata yang didukung pemerintah yang dituduh melakukan beberapa kekejaman terburuk di Darfur, menyerah kepada ICC pada bulan Juni, dan sekarang ditahan.

Dia menghadapi persidangan atas 53 dakwaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Bensouda, yang juga bertemu dengan Menteri Kehakiman, Nasredeen Abdulbari, tiba pada hari Sabtu (17/10) dan berada di negara itu hingga hari Rabu.

Dua tersangka lainnya, Ahmed Haroun, mantan gubernur negara bagian Kordofan Selatan, dan Abdelrahim Mohamed Hussein, mantan menteri pertahanan, juga menghadapi tuduhan ICC atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Keduanya ditahan di Sudan. Orang kelima yang dicari oleh ICC adalah pemimpin pemberontak, Abdallah Banda, dan dia masih buron. (AFP)

Editor : Sabar Subekti