Survei: Dukungan Politik Pemerintahan Jokowi-JK Lemah

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Hasil survei yang dilakukan Cyrus Network menyebutkan, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memiliki dukungan politik paling lemah, namun dukungan publik terhadap Presiden ke-7 itu masih kuat.

"Dukungan parlemen hanya partai koalisi minoritas. Presiden Jokowi juga tidak punya kontrol efektif terhadap satupun partai," kata CEO Cyrus Network Hasan Nasbi tentang `Political Infulencer pemerintahan Jokowi-JK`, di Jakarta, Minggu (21/12). 

Menurut dia, meskipun diusung PDIP, namun Megawati Soekarnoputri adalah pemegang mandat tertinggi di tubuh partai berlambang moncong banteng itu.

"Begitu pun Wapres Jusuf Kalla juga tak punya kontrol efektif terhadap partai manapun. Jadi ini posisi politik paling lemah," kata Hasan.

Dari hasil survei yang dilakukan mulai tanggal 1 sampai 7 Desember tersebut kata Hasan, jika pemilihan dilakukan hari ini, dukungan terhadap pemerintahan Jokowi-JK hanya turun dua persen.

"Berdasarkan survei, ada 54 persen responden yang mengaku menjadi pemilih Jokowi-JK dalam pilpres lalu, namun apabila pemilihan presiden dilakukan lagi hari ini dengan calon yang sama, persentase pemilih Jokowi-JK turun sekitar dua persen," kata Hasan. 

Ia mengatakan, pemerintahan Jokowi-Kalla harus tetap berhati-hati karena persentase masyarakat yang tidak memilih Jokowi-JK cukup besar dan cenderung bersikap jauh lebih kritis dalam menanggapi kebijakan pemerintah. 

"Ini jadi modal kuat untuk tetap percaya diri. Namun sekaligus juga jadi `warning`. Pemilih jadi lebih kritis," katanya.

Survei ini dilakukan terhadap 1.220 responden yang tersebar di 33 provinsi. Responden dalam survei ini adalah penduduk Indonesia yang berumur minimal 17 tahun dan sudah menikah. 

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan para responden. Adapun tingkat kepercayaan dalam survei ini sebesar 95 persen dan batas kesalahan (margin of error) kurang lebih 3,1 persen. (Ant)