Survei: Mayoritas Warga Mesir Akan Ikut Referendum Konstitusi

KAIRO, SATUHARAPAN.COM - Berdasarkan hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Badan Pusat Penelitian Mesir tentang Opini Publik atau Opinion Research Publik (Baseera) menunjukkan bahwa 84 persen warga Mesir akan mengikuti referendum sebagai pilihan akhir menyetujui draf amandemen konstitusi Mesir.

“Hanya 12 persen dari warga Mesir menolak draf Konstitusi 2012 yang telah diamandemen oleh Komite 50. Dengan 84 persen berniat untuk berpartisipasi dalam referendum sebagai langkah pengajuan draf akhir Konstitusi Mesir,” tulis laporan di situs Al-Ahram Arab, seperti disampaikan juga dalam situs english.ahram.org.eg, pada Rabu (9/10).

Sementara itu, 35 persen dari warga Mesir yang berpartisipasi dalam survei Baseera mengatakan, mereka menyetujui pembentukan anggota komite 50, namun 12 persen menolaknya. Sedangkan, 16 persen mengatakan tidak mengetahui adanya sebuah komite yang telah dibentuk dan 26 persen ragu-ragu terhadap manfaat dari komite yang dibentuk.

Sebelumnya, juru bicara presiden Mesir mengumumkan 50  nama anggota komite yang bertugas mengamandemen konstitusi 2012, pada 1 September yang lalu, namun untuk sementara ini masih  ditangguhkan. Komite konstitusional itu memiliki waktu dua bulan untuk menegosiasikan draft akhir dari amandemen. Setelah draft final disajikan, referendum nasional pada amandemen harus dilakukan dalam waktu 30 hari, diikuti dengan pemilihan parlemen dan presiden.

Prioritas Keamanan 

Selanjutnya, sebagai prioritas utama terhadap konstitusi, responden melihat masalah keamanan, dan stabilitas hanya 28 persen. Sedangkan 14 persen mengutamakan keadilan dan kesetaraan, dan 11 persen untuk menciptakan kesempatan kerja.

Sisanya, responden mengharapkan terjadi peningkatan pendidikan, disediakannya layanan kesehatan, serta melindungi hak-hak asasi manusia dan kebebasan.

Kursi untuk Petani

Dalam jajak pendapat Baseera juga mengungkapkan bahwa 66 persen penduduk Mesir sepakat untuk menyediakan 50 persen kursi di parlemen bagi pekerja dan petani, sesuai Pasal 229 dari konstitusi 2012.

Sementara di sisi lain, jajak pendapat menunjukkan bahwa 41 persen dari warga Mesir lebih memilih untuk menghapuskan Dewan Syuro (majelis tinggi parlemen Mesir, seperti MPR atau DPR). Sedangkan 34 persen tetap mendukung Dewan Syuro untuk tetap dipertahankan. Sementara hanya 25 persen menjawab ragu-ragu.

Semua hasil jajak pendapat di atas dilakukan oleh Baseera di seluruh wilayah kota pemerintahan Mesir, dengan sampel 1.724 orang Mesir dan dilaksanakan pada 25 hingga 26 September 2013, bulan lalu.

Editor : Sabar Subekti