Survei SMRC:Mayoritas Rakyat RI Tolak Sistem Negara Khilafah

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Mayoritas rakyat Indonesia menolak gagasan pendirian khilafah, termasuk menolak ISIS dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang getol memperjuangkannya.

Ini adalah kesimpulan hasil survei opini publik yang dirilis oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 4 Juni 2017. Survei dilakukan pada bulan Mei 2017.

Survei itu menemukan bahwa dari 66,4 persen responden yang tahu ISIS (negara Islam Irak dan Suriah), 89,6 persen menyatakan tidak atau sangat tidak setuju dengan perjuangan mereka. Bahkan 91,3 persen di antaranya mendukung negara melakukan pelarangan.

Lebih jauh, hasil survei yang dipaparkan oleh peneliti utama SMRC, Saiful Mujani, itu juga menemukan bahwa 9 dari 10 (89,3 persen) rakyat Indonesia menganggap ISIS adalah ancaman pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. 92,9 persen menyatakan ISIS tidak boleh hidup di Indonesia.

Dilansir dari sjaifulmujani.com, survei itu juga menemukan bahwa penolakan terhadap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang  memiliki gagasan dan perjuangan pendirian khilafah sangat tinggi. Dari 28,2 persen warga yang tahu HTI, 56,7 persen mengetahui HTI memperjuangkan gagasan khilafah. 68,8 persen warga menyatakan menolak perjuangan mereka. Sementara dari 75,4 persen yang tahu niat pemerintah membubarkan HTI, 78,4 persen menyetujuinya.

Sjaiful Mujani mengatakan temuan ini sejalan sikap umum masyarakat Indonesia (99 persen) yang bangga sebagai warga negara Republik Indonesia. Ketika ditanya apakah bersedia menjadi relawan penjaga NKRI, 84,5 persen menyatakan bersedia dan sangat bersedia.

Dukungan pada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 nampak masih sangat solid dalam temuan ini, yakni 79,3 persen. Namun begitu, ada 9,2 persen rakyat yang menganggap bahwa bentuk NKRI perlu diganti menjadi negara Islam atau khilafah yang bersandar pada Alquran, hadits dan pendapat ulama tertentu.

Survei ini juga menemukan 14,5 persen warga menganggap Indonesia sekarang ini melemah dan karenanya berada dalam ancaman besar. 89,3 persen di antaranya menganggap hal itu adalah masalah yang sangat serius. Bahkan 75 persen (10 persen dari total populasi nasional) di antaranya menganggap Indonesia, karena itu, akan terjerumus dalam perang saudara.

Yang dianggap sebagai penyebab utama adalah karena adanya ancaman dari paham-paham agama tertentu (39,4 persen). Dalam jumlah yang jauh lebih rendah karena pelaksanaan negara dan elite yang hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri. Dalam jumlah yang lebih kecil lagi kekhawatiran itu bersumber dari ketimpangan kesejahteraan antara warga ataupun antara daerah.

Menurut situs HTI, ormas yang telah dilarang oleh pemerintah, khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia. Khilafah bertanggung jawab menerapkan hukum Islam, dan menyampaikan risalah Islam ke seluruh muka bumi.

Dikatakan, sistem pemerintahan khilafah tidak sama dengan sistem manapun yang sekarang ada di Dunia Islam, karena memang khilafah adalah sistem politik yang khas.

Negara dengan sistem khilafah dipimpin oleh khalifah, seorang pemimpin terpilih yang mendapat otoritas kepemimpinan dari kaum Muslim, yang secara ikhlas memberikannya berdasarkan kontrak politik yang khas, yaitu bai’at.
Kontrak bai’at mengharuskan khalifah untuk bertindak adil dan memerintah rakyatnya berdasarkan syariat Islam.

Editor : Eben E. Siadari