Survei: Tidak Pilih Parpol dan Caleg Korupsi SDA

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM -  Organisasi konservasi lingkungan, WWF Indonesia, mengatakan ppartai politik dan anggota legislatif harus serius mengatasi masalah lingkungan. Mereka juga tidak memilih partai dan calon anggota legislatif yang terlibat korupsi di sumber daya alam, bahkan termasuk yamng diduga terlibat.

WWF mengatakan, sebagian besar masyarakat Indonesia menghendaki partai politik dan anggota legislatif serius menangani isu kerusakan lingkungan. Hal itu merupakan hasil kajian WWF Indonesia bekerja sama dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), seperti disampaikan di Jakarta, hari Senin (10/2).

Hasil kajian itu berjudul "Survei Persepsi Masyarakat terhadap Isu Lingkungan dan Preferensi Partai Politik." Kajian menunjukkan sebanyak 95,7 persen responden ingin wakil rakyat mereka memiliki keseriusan dalam menangani isu-isu kerusakan lingkungan.

Respons yang tinggi, sebanyak 91 persen responden juga menyetujui bahwa ada hubungan antara bencana alam dengan praktik pengelelolaan sumber daya alam (SDA) yang berlebihan. Sementara 80,1 persen responden meyakini peristiwa bencana alam juga berkaitan erat dengan praktik korupsi dalam pengelolaan SDA.

Hasil survei juga menunjukkan 52,7 persen responden menyatakan tidak akan memilih parpol ataupun perorangan yang terbukti terlibat praktik korupsi SDA. Sedangkan 37.1 persen menyatakan tidak akan memilih apabila parpol maupun perorangan diduga terlibat.

Survei tersebut diselenggarakan pada kurun 1 Oktober - 15 November 2013 dengan mengambil sampel sebanyak 700 responden di tujuh kota, yaitu Pekanbaru, Jakarta, Surabaya, Makassar, Samarinda, Kupang dan Sorong. Survei bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran publik terhadap isu lingkungan, serta persepsi dan preferensi masyarakat terkait peran partai politik dalam pengelolaan SDA.

Tiga Faktor

Hasil lain survei itu menunjukkan bahwa publik menilai terdapat sedikitnya tiga faktor kebijakan pengelolaan SDA sebagai pemicu terjadinya banjir dan kekeringan sebagai bencana yang kerap mereka alami. Faktor itu adalah perubahan fungsi lahan hutan, pembalakan/penebangan hutan dan penggunaan air tanah yang berlebihan.

"Kebijakan pengelolaan sumber daya alam adalah persoalan serius yang kerap terabaikan dalam agenda politik, sehingga kerap berujung pada bencana dan kesengsaraan bagi rakyat," kata Nyoman Iswarayoga, Direktur Komunikasi dan Advokasi WWF Indonesia.

Selain itu, besarnya persepsi publik atas keterkaitan bencana alam dengan korupsi pengelolaan SDA menjadikan Pemilu 2014 sebagai momentum penting untuk memilih parpol dan wakil yang melulu memerhatikan pembangunan dari parameter ekonomi tetapi juga kelestarian. "Pembangunan berkelanjutan harus mencakup dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan," kata dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif LP3ES, Kurniawan Zen, mendesak diterapkannnya reformasi tata kelola SDA berorientasi pembangunan berkelanjutan. "Sudah mendesak untuk dilakukan sebagai strategi mendasar menekan risiko bencana alam yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi,"  kata dia.

Menurut dia, tiga kata kunci dalam pengelolaan SDA untuk perekonomian nasional yaitu kemakmuran rakyat, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik, Andrinof Chaniago mengatakan, "Jelang pemilu, isu itu harus terus digulirkan. Kesadaran politik publik khususnya pemilih tentang dampak pilihan mereka, harus ditingkatkan."

"Masyarakat perlu mengetahui kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan kebijakan pengelolaan SDA atau korupsi di dalamnya," kata dia.