Suryadharma Ali: PPP Tetap di KMP

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Ketua Majelis Pertimbangan Partai PPP Suryadharma Ali (SDA) mengatakan peserta Musyawarah Kerja Nasional I PPP cenderung meminta partai tersebut tetap di Koalisi Merah Putih (KMP).

"Berdasarkan perdebatan dan pertimbangan yang intens di Mukernas, maka kecenderungan yang bisa ditangkap (PPP) tetap di KMP," kata SDA di lokasi Mukernas I PPP di Hotel J.S Luwansa, Jakarta, Jumat (12/12).

Dia menjelaskan kecenderungan sikap tetap di KMP itu dengan catatan bahwa PPP menerapkan prinsip-prinsip amar makruf nahi munkar.

Menurut dia PPP akan mendukung kebijakan pemerintah yang prorakyat dan mengkritisi kebijakan yang bertentangan dengan amanat rakyat.

"Apabila ada program baik yang berpihak pada rakyat, PPP akan dukung. Kalau ada program KMP tidak berpihak pada rakyat, maka PPP tidak akan dukung karena itu adalah prinsip amar makruf nahi munkar," ujarnya.

Dia mengakui bahwa PPP tidak mendapat posisi di pimpinan DPR, MPR dan Alat kelengkapan dewan namun hal itu bukan sepenuhnya kesalahan KMP. Menurut dia, PPP tidak memperoleh posisi-posisi tersebut karena kesalahan segelintir kader PPP yang tidak solid.

"Ada potensi PPP tidak memiliki fraksi di MPR dan DPR karena ada perebutan fraksi lalu konsekuensinya ada fraksi kembar. Itu karena ulah segelintir tokoh PPP yang ingin memecah belah partai," katanya.

SDA menjelaskan kebijakan arah politik PPP menjadi topik hanya yang dibicarakan di Mukernas I PPP yaitu muncul pemikiran dari beberapa kader yang menginginkan agar PPP berpindah kebijakan politiknya dari KMP ke KIH.

Namun menurut dia berdasarkan pertimbangan dan perdebatan yang intens di Mukernas maka kecenderungannya PPP tetap di KMP.

Hal senada ditegaskan Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta Djan Faridz yang menegaskan PPP tetap di KMP namun hal itu bukan berarti partai berposisi sebagai oposisi.

Menurut dia, apabila pemerintah mengeluarkan kebijakan pro rakyat maka PPP akan mendukung kebijakan tersebut.

"Kalau kebijakan pemerintah mencelakakan rakyat akan kami tolak dan kalau KMP berbuat jahat akan kami tolak," ujarnya.

Djan juga menegaskan perjuangan partainya di politik bukan sekedar mencari kursi kekuasaan namun membela kepentingan rakyat. Menurut dia, PPP tidak mendapatkan kursi di pimpinan DPR, MPR, dan AKD merupakan hal yang relatif. (Ant)