Loading...
INDONESIA
Penulis: Yan Chrisna Dwi Atmaja 21:58 WIB | Selasa, 11 November 2014

Susi: Menteri Hanya Operator Visi Presiden

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. (Foto: Francisca Christy Rosana)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, para menteri di jajaran Kabinet Kerja hanyalah operator dari visi dan misi yang dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo.

"Menteri tidak punya visi dan misi tetapi Presiden yang membuat," kata Susi Pudjiastuti dalam acara dialog Menteri Kelautan dan Perikanan dengan pelaku usaha di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Selasa (11/11).

Menurut Susi, dirinya sebagai menteri hanya bertindak sebagai operator untuk melaksanakan dan mengejawantahkan visi dan misi Presiden.

Oleh karena itu, ujar dia, kabinet di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla disebut sebagai kabinet kerja.

Ia mengungkapkan, ketika menanyakan mengapa dirinya yang dipilih sebagai menteri padahal kerap dianggap "gila" oleh sejumlah kalangan, Presiden menjawab bahwa negeri ini butuh orang-orang seperti Susi.

"Beliau (Presiden Jokowi) hebat karena berani mengeluarkan keputusan yang kontroversi," katanya sambil menambahkan, jabatan sebagai menteri merupakan amanat yg luar biasa.

Dalam pertemuan itu, Menteri Kelautan membeberkan beragam hal termasuk keputusannya untuk melakukan moratorium perizinan kapal besar penangkap ikan berbobot di atas 30 Gross Tonnage (GT).

Dari sekitar 5.300 kapal berbobot 30 GT yang perizinannya diurus di KKP, sekitar 1.200 kapal merupakan kapal eks-asing.

Ia mengemukakan, keputusannya dalam melakukan moratorium adalah agar dapat melakukan penataan dalam perizinan sehingga dapat menambah pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Susi mengingatkan bahwa dari dana subsidi BBM sebesar Rp11 triliun untuk industri penangkapan ikan di Tanah Air, negara hanya mendapatkan pemasukan PNBP sekitar Rp300 miliar sehingga negara dapat dibilang mengalami kerugian.

"Saya mau beresin izin perkapalan sehingga meminta moratorium enam bulan," katanya sambil menambahkan, dirinya bersyukur karena aturan moratorium dapat segera ditandatangani Menteri Hukum dan HAM Yosanna Laoly.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku bahwa dirinya awalnya merasa cemas tidak bisa mengimbangi laju kinerja menteri lainnya yang berada di Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo.
    
"Dari awal saya sebenarnya ketakutan tidak bisa menyeimbangkan semua laju menteri di kabinet," kata Susi Pudjiastuti, saat beraudiensi dengan para pengusaha di Menara Kadin (Kamar Dagang dan Industri), Jakarta, Kamis (30/10).
    
Menurut Susi, hal itu antara lain karena dirinya merupakan sosok yang paling miskin pengalaman dengan tingkat pendidikan yang juga tidak setinggi menteri yang lainnya.
    
Apalagi, ia juga awalnya tidak menyangka dapat masuk dalam susunan kabinet dan sangat mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang berani menunjuk dirinya sebagai menteri. (Ant


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home