Susi Pudjiastuti Haramkan 10 Kata Digunakan di Kementeriannya

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudiastuti, secara resmi telah membuat surat edaran yang isinya antara lain mengharamkan penggunaan kata-kata --yang menurut istilah dia -- bersayap di lingkungan kementeriannya.

Kata-kata tersebut, menurut Susi, harus diganti dengan kata-kata yang lebih jelas maknanya.

Menurut Susi Pudjastuti, yang mengemukakan hal itu melalui akun Twitternya, surat edaran menteri KKP sudah dia lansir pada bulan Agustus lalu.

Sedikitnya 10 kata yang dilarang itu adalah pembangunan, pemberdayaan, peningkatan, pengembangan, pengelolaan, penguatan, pendampingan, perluasan, ektensifikasi dan intensifikasi. Menurut dia, kata-kata bersayap lainnya juga masih banyak, dan menurut dia, itu bukan kata-kata yang konkrit.

"Kata-kata tersebut saya larang karena saya pusing bacanya. Susah saya mengerti maksudnya. Maklum Drop Out SMA," kicau dia lewat akun twitternya, yang diretweet oleh ratusan followernya.

"Daripada bikin pusing terus, ya saya larang, ganti dengan yang jelas-jelas saja. Beli, bayar, buat, konkrit satu kata, langsung ke tujuan," lanjut Susi.

Susi mengatakan ia juga melaporkan hal itu kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Menurut Susi, keduanya setuju.

"Kata Pak Presiden dan Pak JK perubahan yang dilakukan KKP namanya Susinisasi," tutur dia.

Susi juga telah diminta melakukan presentasi di rapat kabinet. Dan semua tertawa mendapat penjelasan darinya.

Saya diminta Pak Presiden presentasi di rapat seluruh menteri, semua ger-geran, karena saya bilang waktu presentasi saya tidak sanggup lagi belajar kata-kata baru. Waktu belajar juga nggak ada, Jadi  mohon maaf saya ganti saja."

Menurut Susi, para menteri umumnya sadar bahwa kata-kata bersayap yang dilarang itu selama ini memboroskan anggaran. 

"Ssemua sadar kata-kata bersayap yang saya larang itu ternyata bisa bawa uang APBN dengan sayapnya," kata Susi.

"Dengan sayapnya, kata-kata terlarang membawa terbang anggaran produktif menjadi tidak produktif..."

"Saya bukan seorang negarawan, saya hanya lulus SMA kelas 2, pedagang ikan, punya usaha angkutan udara. Diangkat jadi menteri oleh Pak Presiden."