Sutradara Pulau Buru Tanah Air Beta: Negara Mau Bungkam Sejarah?

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Sutradara film dokumenter ‘Pulau Buru Tanah Air Beta’, Rahung Nasution, mengatakan tugas masyarakat Indonesia adalah meyakinkan pemerintah agar kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu tidak terulang kembali. Namun, menurutnya, bila kesalahan itu tidak tidak diakui, berarti pemerintah berupaya membungkam sejarah.  

“Tugas kita meyakinkan negara ini, kesalahan masa lalu jangan sampai terulang. Kalau pemerintah saja tidak mengakui, berarti ada potensi untuk itu (pembungkaman sejarah),” kata Rahung usai pemutaran film dokumenter tentang Pulau Buru di Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakarta Pusat, hari Rabu (16/3).

Awalnya, pemutaran film dokumenter ‘Pulau Buru Tanah Air Beta’ direncanakan berlangsung di Goethe Institute. Namun, beberapa saat sebelum pemutaran film berlangsung, puluhan orang menggelar aksi unjuk rasa di depan Goethe Institute.

Mereka menganggap film dokumenter ‘Pulau Buru Tanah Air Beta’ menyebarkan paham komunisme dan menolak acara pemutaran fim dilangsungkan. Demi alasan keamanan, Goethe Institute pun memutuskan membatalkan acara tersebut.

Rahung pun menilai, peristiwa tersebut merupakan ancaman nyata bagi kebebasan berekspresi di Indonesia.

“Ini ancaman nyata bagi kebebasan berekspresi,” ujarnya.

Film dokumenter ‘Pulau Buru Tanah Air Beta’ bercerita tentang fakta sejarah bagaimana dulu Pulau Buru dipergunakan sebagai tempat pembuangan para tahanan politik. Film ini dibuat untuk membuka mata generasi muda tentang apa yang pernah terjadi di negara ini, dan agar mereka bisa belajar darinya.

Ketakutan untuk mengetahui sejarah kelam masa lampau negara ini membuktikan bagaimana hegemoni sejarah penguasa masih berjalan.

“Generasi muda hutang sejarah dengan generasi tua,” tutur Rahung.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja