Swasta Ditawarkan Bangun Kantor Kedutaan di Ibu Kota Baru

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menawarkan sejumlah peluang bisnis kepada para pelaku usaha bidang properti dalam pembangunan Ibu Kota NKRI di Kalimantan Timur.

Di depan pelaku usaha properti pada Pembukaan Rakornas Kadin, Bambang Brodjonegoro menawarkan kepada para pengembang (developer) dalam negeri dapat bekerja sama dengan perwakilan negara asing untuk membangun kantor kedutaan di kawasan ibu kota baru itu.

"Memang sebagian besar kedutaan sudah punya di Jakarta, tetapi mereka minimal harus ada kantor di sana. Ini suatu kesempatan nanti kita detilkan karena banyak negara yang perlu kedutaan," kata Bambang pada pada Pembukaan Rakornas Kadin bidang Properti di Jakarta, Rabu (18/9).

Bambang menjelaskan bahwa pemerintah diminta memberikan relaksasi kepada pengembang Indonesia agar bisa bekerja sama dengan perwakilan asing untuk membangun kantor kedutaan dengan status tanah yang jelas.

Pemerintah memang menyediakan lahan seluas 180.000 hektare (ha) untuk lokasi pemindahan ibu kota baru di Provinsi Kalimantan Timur.

Luas lahan tersebut terbagi menjadi dua, sebagian berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian lagi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dari total lahan tersebut, pemerintah menyiapkan lahan seluas 6.000 hektare untuk kawasan administratif pemerintahan (government acitivity) dan segala penunjangnya, seperti Istana Kepresidenan, Gedung DPR/MPR, seluruh kantor kementerian dan rumah dinas untuk aparatur sipil negara (ASN).

Sementara itu, pihak swasta dapat memanfaatkan lahan seluas 4.000 hektare untuk dibangun perumahan, baik rumah tapak (landed house) maupun apartemen (vertical housing).

"Untuk yang tahap pertama 6.000 hektare itu tanahnya memang datar (flat), tetapi yang 4.000 hektare itu lebih berbukit, jadi nanti permukiman pribadi akan berada di daerah bukit tadi," kata Bambang.

Selain perumahan, para pengembang juga ditawarkan untuk membangun fasilitas penunjang, seperti rumah sakit, sekolah dari tingkat PAUD hingga universitas swasta, pusat perbelanjaan dan hotel.

Pembangunan Ibu Kota NKRI di Kalimantan Timur membutuhkan anggaran Rp466 triliun, dengan rincian 19,2 persen dari APBN; 54,4 persen dari skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan 26,4 persen dari pihak swasta termasuk BUMN.

"Saya berharap lebih banyak lagi pihak properti yang masuk ke KPBU karena skema tersebut yang paling logis untuk sektor properti, baik infrastruktur maupun gedung," katanya. (ANTARA)