Swasta Nasional Dapatkan Porsi 51 Persen untuk Infrastruktur Cilamaya

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Perusahaan Swasta Nasional akan mendapat porsi pengerjaan proyek infrastruktur Pelabuhan Cilamaya, Jawa Barat sebanyak 51 persen, sementara pihak asing sebesar 49 persen.

Jonan menegaskan proyek pembangunan Pelabuhan Cilamaya akan terus berlanjut selama Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) belum dicabut.

Intinya, lanjut dia, proyek tersebut akan terus berjalan selama 100 persen investasinya ditanggung oleh swasta, baik nasional maupun asing.

“Kalau tidak setuju (dengan skema seluruh investasi oleh swasta), Perpresnya dicabut. Selama ada Perpresnya akan jalan terus dan diserahkan kepada swasta,” kata Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di Jakarta, Rabu (1/4).

Terkait polemik dengan PT Pertamina (Persero) soal pipa minyak dan gas milik PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (ONWJ) yang berada di lokasi pelabuhan tersebut, Jonan mengatakan hal itu telah didiskusikan dan ditindaklanjuti sejak rencana awal pada 2010.

Dia menambahkan sejak Juni 2014, telah ditentukan konsultan independen untuk mengkaji dari aspek pelayaran agar tidak mengganggu operasi migas ONWJ.

Jonan mengaku pada saat penentuan pengkajian tersebut turut hadir wakil dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), SKK Migas dan PT Pertamina (Persero) dan Pertamina ONWJ bahwa disetujui lokasi digeser sejauh tiga kilometer ke arah Barat.

"Dari akses laut tidak masalah kalau diteruskan, kalau pun diteruskan akan dilakukan mitigasi sesuai dengan kondisi lapangan," kata dia.

Terkait perkembangannya, lanjut dia, akan dipasang sistem GPS agar kapal-kapal yang berlayar tidak "berbenturan" dengan wilayah operasi migas atau pun pipa-pipa tersebut. "Perbandingannya Selat Singapura, kapalnya ribuan tidak ada kekhawatiran senggolan, dalam kajian terakhir hanya itu dibahas, dibangun sistem-sistem pengawasan," kata Jonan.

Dia mengaku proyek tersebut akan terus dilanjutkan karena masing-masing pemangku kepentingan sudah setuju.  (Ant).

Editor : Eben Ezer Siadari