Taiwan Bangga Dapat Membantu Ukraina Hingga US$30 Juta

TAIPEI, SATUHARAPAN.COM-Taiwan “bangga” atas upayanya membantu Ukraina dalam perjuangan negara itu untuk mempertahankan diri dan upaya itu harus dilanjutkan, kata Presiden Tsai Ing-wen dalam konferensi yang berlangsung di New York, Amerika Serikat.

Nasib Ukraina telah memenangkan simpati luas di Taiwan, di mana banyak yang melihat kesejajaran antara situasi Ukraina dan ancaman yang menurut pemerintah Taipei dihadapinya dari China, yang memandang pulau itu sebagai wilayahnya sendiri.

Taiwan telah menyumbangkan lebih dari US$30 juta untuk bantuan kemanusiaan, sebagian besar dikumpulkan dari publik, dan bergabung dalam sanksi yang dipimpin Barat terhadap Rusia setelah invasinya ke Ukraina pada Februari. Tetapi Moskow menyebut tindakannya itu sebagai "operasi militer khusus".

“Saat kami menyaksikan pembantaian invasi Rusia, Taiwan dengan bangga berperan dalam upaya membantu Ukraina dalam perjuangan mereka untuk mempertahankan negara dan kebebasan mereka. Kami harus melanjutkan upaya kami,” kata Tsai dalam sambutan yang direkam sebelumnya dari kantornya dan diputar di KTT Concordia pada hari Senin.

Taiwan telah dihadapkan oleh ancaman yang semakin agresif dari China, tambahnya. “Kita harus mendidik diri kita sendiri tentang pedoman otoriter, dan memahami bahwa demokrasi Taiwan bukan satu-satunya hal yang ingin dipadamkan RRT,” kata Tsai, merujuk pada Republik Rakyat Tiongkok (China).

“Mengamankan demokrasi Taiwan sangat penting dalam mengamankan kebebasan dan hak asasi manusia untuk masa depan kita bersama.”

Concordia Summit berlangsung bersamaan dengan Sidang Umum PBB di New York. Taiwan bukan anggota PBB karena keberatan China, yang menganggap demokrasi sebagai salah satu provinsinya tanpa hak sebagai negara.

Pemerintah Taiwan sangat keberatan dengan klaim kedaulatan China, dan telah berusaha untuk mendapatkan pengakuan di PBB.

“Dengan masuknya Taiwan ke dalam sistem PBB, saya yakin bahwa kita dapat bekerja lebih dekat lagi untuk menghadapi tantangan di masa depan dan menjaga tatanan internasional berbasis aturan,” kata Tsai.

Taiwan memegang kursi PBB di China dengan nama resmi Republik Tiongkok sampai tahun 1971, ketika digantikan oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Pemerintah Republik Tiongkok yang kalah melarikan diri ke Taiwan pada tahun 1949 setelah kalah perang saudara dengan komunis Mao Zedong. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti