Taiwan Terbangkan Jet Tempur Saat AU China Kitari Pulau

TAIPE, SATUHARAPAN.COM - Angkatan udara Taiwan memerintahkan jet-jet tempur mengudara pada Minggu (9/2) untuk mencegat jet-jet China yang terbang mengitari pulau yang diklaim Beijing sebagai miliknya itu. Aksi China itu dikutuk Menteri Pertahanan Taiwan sebagai ancaman bagi perdamaian dan stabilitas wilayah.

China melakukan penerbangan yang disebutnya sebagai latihan "pengepungan pulau" secara sporadis sejak 2016 saat pemimpin Taiwan Tsai Ing-wen menjabat untuk pertama kalinya.

Beijing yakin Tsai, yang terpilih kembali bulan lalu, berhasrat mendesakkan kemerdekaan formal pulau itu. Dia bilang Taiwan adalah negara merdeka yang bernama resmi Republik China.

Dalam sebuah pernyataan Menteri Pertahanan Taiwan mengatakan jet tempur J-11 dan pesawat pembom H-6 China terbang menuju Teluk Bashi menuju selatan Taiwan, lalu keluar memasuki lautan Pasifik sebelum kembali ke pangkalan lewat Selat Miyako, yang terletak antara Pulau Miyako dan Okinawa Jepang, menuju timur laut Taiwan.

"Selama masa ini, militer nasional (Taiwan) menggunakan secara wajar pesawat pengintai dan kekuatan pertahanan udara yang sejalan dengan regulasi kesiagaan tempur," katanya.

Pernyataan itu dilengkapi gambar pesawat F-16 Taiwan membayangi salah satu dari pesawat pembom H-6 China. Kantor Berita Pusat resmi Taiwan menyebutkan F-16 yang diterbangkan itu membawa roket-koret siap ledak.

"Misi berjangkauan jauh melampaui laut dari Komunis China itu memengaruhi keamanan dan stabilitas regional dan membahayakan perdamaian dan kesejahteraan yang dimiliki bersama oleh semua pihak di kawasan itu," kementerian itu mengatakan.

Komando Teater Timur China,dalam pernyataan pada Minggu malam yang disiarkan Harian Tentara Pembebasan Rakyat menyebutkan pesawat itu menjalankan "latihan berorientasi tempur yang nyata."

"Taiwan dan pulaunya adalah bagian yang suci dan tak terpisahkan dari China. Patroli siap tempur militer China adalah aksi yang sepenuhnya sah an perlu untuk situasi kini di Selat Taiwan dan bertujuan menjaga kedaulatan nasional." (Reuters)