Tak Dukung OPM, RI-Papua Nugini Akan Tingkatkan Kerja Sama

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, mengatakan Pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui adanya peningkatan kerja sama pertahanan dengan Papua Nugini yang merupakan salah satu negara penting karena menghormati dan kedaulatan Indonesia.

Ryamizard Ryacudu menilai Papua Nugini merupakan salah satu negara yang penting bagi Indonesia untuk mengantisipasi gerakan Papua Merdeka.

 “Dukungan pemerintah negara merdeka Papua Nugini terhadap integritas wilayah Indonesia telah ditunjukkan dalam berbagai forum internasional, seperti di PBB dan pada organisasi regional,” kata Ryamizard di Jakarta, hari Rabu (4/10).

Menurut Ryamizard, pemerintah bisa mendorong pemerintah Papua Nugini untuk membujuk negara-negara tetangganya di kawasan Pasifik, seperti Vanuatu, agar tidak mendukung gerakan separatis di Papua.

Dia menambahkan hubungan bilateral kedua negara selama ini berjalan baik. Indonesia dan Papua Nugini sudah membina hubungan diplomatik sejak 1975.

Pemerintah Indonesia dan Papua Nugini pada 12 Maret 2010 menandatangani perjanjian kerja sama pertahanan. Negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Papua itu merupakan basis perlawanan kelompok Papua merdeka. Perjanjian tersebut diteken di ibu kota Papua Nugini, Port Moresby.

Gerakan Papua merdeka terus menjadi momok bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) terus melancarkan perlawanan terhadap pemerintah pusat di Jakarta.

Kelompok separatis di Papua meyakini integrasi mereka ke Indonesia melalui referendum pada Mei 1963 tidak sah dan dipaksakan. Sebab itu mereka terus menggoyang Jakarta dan mencari dukungan negara lain agar bisa lepas dari Indonesia, termasuk mengajukan petisi secara rahasia kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pekan lalu untuk menggelar referendum kemerdekaan.

Ryamizard menjelaskan beberapa poin penting dalam perjanjian kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Papua Nugini, yakni pertukaran personil untuk pendidikan dan pelatihan, pertukaran intelijen antara instansi, mendorong latihan bersama dan operasi koordinasi antar angkatan bersenjata, serta kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

Indonesia juga berkomitmen untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada Papua Nugini, bila diminta dalam kerangka kerja sama bilateral, termasuk bantuan pengamanan dalam pelaksanaan konferensi APEC yang akan digelar di Papua Nugini tahun depan, kata Ryamizard menegaskan.

Mengeliminasi Gerakan OPM

Anggota Komisi Pertahanan dan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat, Charles Honoris mengatakan, DPR telah setuju meratifikasi perjanjian pertahanan antara Indonesia dan Papua Nugini karena pentingnya posisi Papua Nugini terkait gerakan separatis di Papua.

Charles menjelaskan perjanjian pertahanan antara kedua negara tersebut penting untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia.

Perjanjian ini bermanfaat bagi kepentingan pemerintah untuk mengeliminasi gerakan Organisasi Papua Merdeka yang mengatasnamakan Persaudaran Melanesia, kata Charles menegaskan.

“Kerja sama dengan pemerintah negara merdeka Papua Nugini perlu terus ditingkatkan, khususnya di bidang pertahanan karena Papua Nugini merupakan salah satu negara di Pasifik yang mengakui kedaulatan Indonesia dan tidak mendukung OPM,” kata Charles.

Charles menekankan jika hubungan dengan Papua Nugini makin erat, Indonesia bisa mengharapkan negara tetangga itu menjadi wilayah penyangga atau penahan berkembangnya isu Melanesia dan dapat membantu menggagalkan upaya diplomasi gerakan Papua merdeka.

Menurut Charles, perjanjian pertahanan dengan Papua Nugini juga bermanfaat buat menjaga keamanan di wilayah perbatasan antara kedua negara. (VOA)

Editor : Melki Pangaribuan