Taliban: AS Tak Akan Dapat Paksa Afghanistan Adopsi Budaya Barat

KABUL, SATUHARAPAN.COM-Amerika Serikat tidak akan dapat memaksa Taliban untuk meniru dan mengadopsi budaya Barat di Afghanistan dengan menekannya membekukan dana untuk negara itu, kata seorang anggota Komisi Politik Taliban kepada CNN.

“Uang yang dibekukan itu hak rakyat. Tidak ada hubungannya dengan pemerintahan dan politik. Itu hak bangsa. Dengan membekukan dana, mereka tidak bisa membuat kita meniru dan membawa budaya mereka ke sini. Itu bertentangan dengan sejarah, kepercayaan, dan tradisi kami,” kata Anas Haqqani dalam sebuah wawancara denganCNN.

Setelah Taliban menguasai Afghanistan pada 15 Agustus, AS membekukan hampir US$10 miliar emas Afghanistan, investasi, dan cadangan mata uang asing.

Washington berencana menggunakan dana yang dibekukan itu sebagai sarana untuk menekan Taliban agar menghormati hak-hak perempuan dan mengatur publik dengan cara yang sah.

Taliban telah menolak campur tangan tentang bagaimana mereka memutuskan untuk memerintah Afghanistan dari komunitas internasional, dan menuntut AS melepaskan dana yang dibekukan dan meminta bantuan masyarakat internasional untuk mendukung ekonomi negara yang sedang sakit.

“Kami tidak akan menyerah pada hak-hak rakyat kami… Ini bukan hak (Presiden AS, Joe) Biden atau hak pemerintah AS bagi mereka untuk membekukan (dana),” kata Haqqani.

Dia menambahkan: “Jika dunia berpikir mereka dapat memberikan banyak tekanan pada kami melalui masalah ini (tekanan ekonomi) … itu adalah pemikiran yang sangat salah. Rezeki tidak ada di tangan Biden, Eropa, Rusia atau China. Kami tidak panik dengan kesulitan ini.”

Ekonomi Afghanistan berada di bawah tekanan besar, dengan harga makanan dan bahan bakar naik tajam di tengah kekurangan uang tunai, dipicu oleh penghentian bantuan asing dan kekeringan.

Sejak menguasai Afghanistan, Taliban kampanye pesona untuk merehabilitasi citra garis keras mereka dari era 1996-2001 ketika mereka melakukan eksekusi di depan umum, pria yang tidak shalat di masjid yang dicambuk, gerakan perempuan setiap hari dibatasi dan interpretasi yang ekstrem hukum Islam, Syariah, ditegakkan.

Namun, tampaknya Taliban tidak banyak mengubah nilai inti mereka. Alih-alih membentuk pemerintahan yang inklusif, kabinet kelompok itu hanya terdiri dari anggota kelompok senior.

Kelompok itu juga membubarkan Kementerian Urusan Perempuan dan membawa kembali Kementerian Dakwah dan Pencegahan Kejahatan yang akan menjadi wadah polisi moralitas. Mereka juga membubarkan banyak protes perempuan dengan kekerasan dan menunda kembalinya siswa perempuan ke sekolah ketika siswa laki-laki sudah memulai kelas.

Seorang pejabat Taliban juga mengatakan bahwa kelompok itu akan membawa kembali hukuman berat termasuk eksekusi di public dan pemotongan anggota badan sebagai hukuman atas kejahatan yang dilakukan di Afghanistan. (AP)

Editor : Sabar Subekti