Taliban Bentuk Lagi Polisi Moralitas

KABUL, SATUHARAPAN.COM-Taliban menunjuk seorang menteri untuk mempromosikan kebajikan dan pencegahan kejahatan, yang sebelumnya dikenal sebagai polisi moralitas, menurut daftar kabinet yang baru diumumkan.

Suhail Shaheen, juru bicara Taliban telah membagikan daftar nama menteri yang ditunjuk dalam bahasa Pashto dan Inggris. Daftar bahasa Inggris tidak menyebutkan nama menteri kebajikan dan pencegahan kejahatan.

Menteri yang baru diangkat untuk urusan kebajikan dan pencegahan kejahatan adalah seorang ulama bernama Mohammad Khalid.

Kementerian Urusan Perempuan, sebuah badan di bawah pemerintahan Afghanistan sebelumnya, tidak dimasukkan sama sekali. Dan tidak ada anggota Kabinet perempuan, sebagian besar adalah anggota Taliban.

Ketika Taliban berkuasa selama era 1996-2001, mereka menerapkan interpretasi garis keras yang ekstrim terhadap Syariah, hukum Islam.

Perempuan dilarang meninggalkan rumah tanpa pendamping laki-laki, dan perempuan juga harus mengenakan burqa, kain yang menutupi tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki.

Di bawah pemerintahan Taliban, ada pemisahan jender di sebagian besar lokasi publik, batasan pekerjaan yang dapat dilakukan perempuan, larangan mendengarkan musik dan menonton televisi, dan pria terkadang dipaksa untuk memanjangkan rambut dan janggut mereka.

Kementerian yang bertugas untuk mempromosikan kebajikan dan pencegahan kejahatan dibubarkan oleh Presiden Hamid Karzai saat itu setelah Amerika Serikat menginvasi Afghanistan pada tahun 2001 dan digantikan oleh Kementerian Haji dan Urusan Agama.

Setelah Taliban menguasai Afghanistan pada 15 Agustus, mereka meluncurkan kampanye pesona untuk memproyeksikan citra moderat kepada dunia, berjanji untuk tidak membalas terhadap pegawai pemerintah dan asing dan untuk melindungi hak-hak perempuan.

Aktivis dan jurnalis lokal, bagaimanapun, mengatakan kenyataan di lapangan sangat berbeda, dengan banyak laporan tentang penggeledahan rumah dan penangkapan orang-orang yang menurut Taliban tidak akan mereka balas.

Aktivis perempuan dan mantan pemimpin politik perempuan mengatakan bahwa mereka berharap diperlakukan sebagai warga negara “kelas dua”. (Al Arabiya)

Editor : Sabar Subekti